Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Kemenkeu sangkal isu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai otak atau mastermind di balik penyitaan uang hasil korupsi konglomerat di Kejagung.

Untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah hanya mengizinkan pengalihan harta menggunakan nilai buku untuk menghindari pajak langsung saat restrukturisasi.

Peningkatan permintaan pencairan anggaran ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran oleh K/L semakin terakselerasi menjelang tutup tahun 2025.

Peningkatan utang baru tersebut dilakukan untuk menutup defisit APBN 2025 yang ditargetkan sebesar 2,78 persen dari PDB.

Menurut Purbaya, penanganan laporan secara cepat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Defisit melonjak dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp402,0 triliun, atau sekitar 1,82 persen dari PDB.

Ekonom menilai langkah yang lebih produktif seharusnya dilakukan dengan memperbaiki kualitas dan penyerapan belanja APBN.

Purbaya tegaskan tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan penggunaan barang ilegal sebagai bantuan untuk korban bencana.

Bea Cukai telah memasang teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan (AI) di berbagai pintu pelabuhan.

Alat pemindai ini memperkuat upaya pemerintah mencegah pelanggaran ekspor dan impor, termasuk praktik kecurangan seperti under-invoicing.

Purbaya mengingatkan, keringnya likuiditas berisiko membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5 persen.

Menurut Purbaya, pengusaha lebih diuntungkan dalam proses pemanfaatan barang tambang ini, dibandingkan negara.

Hingga akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2 persen dari target outlook tahunan.

Perubahan status barang hasil tambang sebagai BKP menciptakan situasi yang menguntungkan perusahaan tambang, tetapi membebani keuangan negara.

Bea keluar emas dikenaikan tarif 7,5-15 persen, tergantung harga referensi dan jenis emas yang diekspor, dan resmi berlaku mulai 23 Desember 2025.

Pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengusaha tambang batu bara gerus penerimaan negara.

Melalui aturan baru tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen DHE minimal 12 bulan di Himbara.

PMN yang diinjeksikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu berjumlah senilai Rp14,4 triliun.

Purbaya mengaku dapat menyisihkan sekitar Rp60 triliun usai menyisir anggaran non-prioritas di 2026.