Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Purbaya mengeklaim memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat Kemenkeu dari eselon I hingga eselon III.

Purbaya minta masyarakat tak mas soal depresiasi rupiah, sebab sinergi kebijakan dengan BI telah dilakukan untuk manjaga stabilitas nilai tukar.

Menkeu Purbaya menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal jabatan Wamenkeu akan didudki Juda Agung.

Purbaya melihat keanehan atas pelemahan rupiah. Pasalnya, di saat bersamaan, IHSG justru dalam tren bullish.

Bagi Purbaya, defisit fiskal merupakan hal yang wajar ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang meningkatkan belanja untuk memicu pertumbuhan ekonomi

Menkeu Purbaya menjamin independensi BI akan goyah ketika ada intervensi dari pihak Pemerintah Pusat.

Purbaya juga memastikan independensi BI tidak akan terpengaruh jika Thomas nantinya benar-benar menjadi Deputi Gubernur BI.

Purbaya yakin pegawai DJBC sesungguhnya telah mengantongi nama-nama cukong yang mengirimkan ballpress pakaian bekas tersebut.

Pertemuan Purbaya dan Jaksa Agung itu bagian dari koordinasi lintas lembaga untuk mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari proses penegakan hukum.

Ekonom menilai kebijakan yang lebih rasional bukanlah menghilangkan defisit anggaran, melainkan memperbaiki keseimbangan primer

Purbaya menyebut masih banyak korban bencana merasa kesulitan. Karena itu, ia meminta dana BNPB yang berasal salah satunya dari utang untuk dioptimalkan.

Purbaya menilai kenaikan IHSG di awal tahun baru permulaan, dan diproyeksikan bisa menembus level 10.000 di tahun ini.

Praktik penggelapan ini disebut telah merugikan pendapatan negara dalam jumlah sangat besar.

Purbaya sebut ada 10 perusahaan sawit lakukan praktik under invoicing dan sebabkan bocornya penerimaan negara.

Purbaya sebut Prabowo menyinggung masalah under invoicing dan penghindaran pajak yang dinilai masih kerap terjadi dan melibatkan pegawai DJBC serta DJP.

Meski mengalami pelebaran, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga agar defisit tidak melampaui batas 3 persen dari PDB.

Meski defisit meleset dari target, Purbaya sebut pelaksanaan APBN 2025 tidak membahayakan perekonomian.

Utang sebesar Rp83,58 triliun ini terdiri dari kurang bayar DBH Pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp40,3 triliun.

Bank Jakarta sebut penempatan dana Rp1 triliun dari Purbaya terkonversi seluruhnya menjadi kredit hanya dalam sepekan.

Menurut Purbaya, anggaran belanja kementerian/lembaga bisa tetap dicairkan meski Presiden belum menerbitkan Perpres rincian pelaksana APBN 2026.