Indeks Menteri Keuangan

Kondisi keuangan PLN merupakan salah satu sumber risiko fiskal keuangan pemerintah sehingga menjadi perhatian menteri keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP tidak menjamin sebuah instansi atau lembaga bisa bebas dari tindak korupsi.

Ada sejumlah komponen dalam investasi yang harus dipenuhi untuk bisa menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, kata Menkeu.

Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak temui Tere Liye untuk membahas masalah pajak penulis.

Menurut Sri Mulyani, utang negara banyak digunakan untuk membiayai kenaikan anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menkeu menegaskan utang pemerintah Indonesia masih terbilang rendah apabila dibandingkan negara-negara lain.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim penetapan asumsi pemerintah mengenai defisit anggaran di RAPBN 2018 untuk menyehatkan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menampung masukan dari Komisi XI DPR RI mengenai Perppu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan.

Perempuan dianggap andal dalam mengelola keuangan dan gemar menabung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membuat perhitungan baru terkait alokasi subsidi di bidang energi, yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, yang saat ini aktif sebagai Gubernur Bank Indonesia, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memimpin Pansel Dewan Komisioner OJK, menjamin para peserta seleksi yang terpilih merupakan figur yang bersih dan kompeten. 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang rendah, tidak sebanding dengan upah yang harus dibayarkan oleh pihak investor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan kredibilitas kondisi fiskal Indonesia dan APBN 2017.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang menggodog rencana penerapan pajak progresif terhadap aset-aset tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya atau lahan yang menganggur.

Sumiyati dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Kiagus Badaruddin karena terpilih sebagai Kepala PPATK pada Senin (23/1/2017).

Sri Mulyani berniat menjadikan para profesional dari berbagai dari berbagai sektor untuk menjadi peserta amnesti pajak periode tiga. Ia memastikan mereka mempunyai pendapatan di atas rata-rata, namun belum signifikan membantu penerimaan pajak.

Menteri Keuangan menegaskan APBN harus menjadi instrumen keuangan yang kredibel. Salah satunya, dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Provinsi Aceh harus benar-benar memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk meningkatkan kualitas pembangunan di kawasan itu. Meskipun sudah 9 tahun menerima dana Otsus Aceh masih termiskin kedua di Sumatera.

Menteri Sri Mulyani menyatakan pemerintah memperkirakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Aceh mendekati Rp1 triliun.