Indeks Menteri Esdm

Lagu bertema Bahlil Lahadalia membawa dampak positif bagi citra politik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Pengusaha Cina mengeluhkan kondisi iklim investasi di Indonesia yang dinilai makin menantang dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah RI tengah fokus mengembangkan bisnis hilirisasi, terutama terkait komoditas nikel.

Pernyataan Bahlil, itu setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga gas LPG 12 kilogram per 18 April 2026.

Bahlil memastikan pemerintah tetap menjamin ketersediaan LPG bersubsidi 3 kilogram atau gas melon bagi masyarakat tidak mampu.

Bahlil Lahadalia mengaku siap untuk mencabut IUP yang tidak jelas di kawasan hutan tersebut.

Bahlil bantah Indonesia alami krisis pasokan batubara untuk PLTU.

Menteri ESDM itu menyatakan sejauh ini tidak ditemukan ancaman bencana gempa bumi maupun tsunami yang menonjol di wilayah Indonesia.

Pemerintah akan ubah RUPTL untuk suntik mati pembangkit berbahan bakar diesel dan menggantinya dengan PLTS dan PLTP

Satgas dibentuk agar implementasi energi bersih dapat terealisasi paling lambat dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Salah satu yang diupayakan Kementerian ESDM adalah membuka tender 110 blok migas baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi.

Menurut Bahlil, rencana menyetop impor bensin itu untuk menekan ketergantungan pada produk olahan luar negeri.

Keberhasilan program mandatori biodiesel B40 telah menekan angka impor secara signifikan sepanjang tahun 2025.

Setelah menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil ingin melakukan penataan secara total terhadap proses penambangan yang ramah lingkungan.

Kementerian ESDM bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat atas putusan MK melarang anggota Polri aktif menempati jabatan sipil.

Smelter AMMN masih belum beroperasi sehingga perusahaan mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat pada pemerintah.

Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengembangkan biodiesel 50 persen (B50).

Saham negara di PT Freeport akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.

Pemerintah tetap berkomitmen memberi ruang bagi swasta untuk berperan dalam distribusi dan impor BBM.

Langkah ini disebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang mencapai jutaan ton per tahun.