Nadiem mengklaim pemerintah terbuka, transparan, dan melibatkan publik dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Kebijakan Nadiem yang dikritik: program organisasi penggerak, hilangnya Pancasila dari kurikulum wajib, hilangnya frasa agama di PJP dan kamus sejarah.