Kemendikbud sedang meluncurkan puluhan program dengan total nilai anggaran sekitar Rp3,5 triliun, untuk menggenjot 'pernikahan massal' dengan industri dan dunia kerja.
Program POP Kemdikbud banjir kritik karena dinilai tidak transparan dan minim akuntabilitas. Bahkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu.
Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.