Indeks Maman Abdurahman

Sekitar 63 persen KUR disalurkan ke sektor produksi, dengan jumlah debitur mencapai sekitar 1,5 juta pelaku usaha.

Maman sebut sudah saatnya pemerintah dan otoritas terkait memfokuskan pengawasan barang-barang impor asal Cina.

Maman sebut produk-produk UMKM kian terhantam akibat membanjirnya barang impor yang dijual dengan mudah, termasuk melalui platform digital.

Maman sebut serbuan produk impor telah mematikan ruang gerak UMKM di berbagai daerah.

Sepanjang 2019-2024, diprediksi terjadi penurunan jumlah kelas menengah hingga sekitar 9,5 juta orang.

Insentif PPh Final untuk UMKM masih terus berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Dengan substitusi ini, Maman berharap agar keran impor baju bekas dapat ditutup sepenuhnya.

Larangan menjual barang bekas impor itu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendapatkan konsesi tambang maksimal 2.500 hektare, UKM wajib melakukan yang namanya corporate business responsibility (CBR).

Maman berharap impor ilegal dapat dihentikan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama membuka lapangan pekerjaan.

Maman menekankan, semangat di balik pernyataannya adalah mendorong UMKM agar tidak pasrah menghadapi dominasi produk impor.

Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyasar 800.000 debitur UMKM di 38 provinsi.

Ia pun menegaskan bahwa barang tiruan yang dia maksud bukanlah palsu atau melanggar hukum, melainkan sebuah inovasi yang tetap berada di jalur legal.

Jika teridentifikasi belum tersertifikasi halal, sistem akan mendorong dan mengingatkan para pengusaha untuk segera memproses sertifikasi halal tersebut.

Sebelumnya Maman mewajibkan agar seluruh pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri ke platform SAPA UMKM yang dibuat Kementerian UMKM.

Platform SAPA UMKM ini merupakan besutan Kementerian UMKM. Ini dimaksudkan agar UMKM yang ada di Indonesia dapat terdata secara akurat di platform ini.

Nilai penyaluran KUR selama enam bulan pertama 2025 mencapai Rp132,7 triliun, atau 44,2 persen dari target sebesar Rp300 triliun.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, meminta segenap jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.

KPK tak menutup kemungkinan memanggil istri Menteri UMKM, Maman Abdurahman, Agustina Hastarini terkait polemik surat pendampingan ke Eropa.

Surat permintaan pendampingan istri Menteri UMKM ke KBRI & KJRI berpotensi langgar etika, administrasi, hingga pidana.