Indeks Mahkamah Konstitusi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait cuti saat pilkada.

MKD memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Mengacu pada putusan MK, MKD menyebut bahwa alat bukti dalam persidangan Setya Novanto sebelumnya, tidak sah.

Sidang pengujian materil Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye yang diajukan sendiri oleh Ahok tersebut beragenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Pemerintah.

Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kewajiban cuti bagi calon petahana dimaksudkan menghindari konflik kepentingan. Namun, Ahok justru keberatan dengan ketentuan itu dan mengajukan uji materi ke MK. Akankah MK akan menganulir keputusan yang pernah dibuatnya pada tahun 2008 silam?

Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada.

Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin berhemat dengan tidak menggunakan kuasa hukum di sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan kuasa hukum pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.

Sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, (22/08/2016) pukul 11.00 WIB di Jakarta. Gugatan terhadap peraturan tersebut sebelumnya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.

Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia akan berlangsung selama enam hari, diikuti delegasi dari 20 negara untuk bertukar pikiran dan menghasilkan komitmen dalam memajukan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah diajukan ke Mahkamah Agung guna dilakukan uji materi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan sepenuhnya mempertahankan UU Amnesti Pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.

Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.

Proses seleksi Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dinilai mengancam demokrasi. Hal ini memicu sejumlah warga menggugat proses seleksi tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya mereka menyebut telah terjadi pelanggaran terhadap  Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/7/2016) menolak permohonan uji materi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan oleh tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, RJ Soehandoyo dengan kesimpulan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Presiden Joko Widodo mengarahkan Menteri Keuangan untuk menghadiri uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai tak beralasan.