Indeks Mahkamah Konstitusi

Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semenjak jadi daerah otonom dan berpisah dari Jawa Barat, Banten telah beberapa kali menggelar pemilihan kepala daerah di provinsi, kota, dan kabupaten. Semenjak itu pula, pilkada Banten jadi langganan perselisihan hasil pemilu hingga berakhir ke MK.

Selama sepekan pembukaan pendaftaran kasus sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat 33 pengajuan gugatan.   

Ketua Tim Kampanye Rano-Embay, Ahmad Basarah menyampaikan bahwa keputusan untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta hukum tentang tidak ditanggapinya berbagai macam laporan kecurangan dan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif khususnya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Memasuki hari kelima pendaftaran calon hakim MK, baru dua orang yang tercatat mendaftar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.

Hasil Pilkada Kota Yogyakarta terancam digugat ke MK karena tim pemenangan salah satu calon mengklaim memiliki sejumlah bukti kecurangan. 

Sejumlah warga asal kawasan Duri Kepa dan Papanggo memberikan kesaksian mengenai nasibnya setelah menjadi korban penggusuran di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sidang Uji Materi Perpu 51/1960 di Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pekan setelah hari pengumuman resmi perhitungan suara pilkada di KPU, bakal menjadi hari-hari yang keras bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti gelaran pilkada serentak sebelumnya, pelbagai gugatan hasil pemilu mengalir, dan ini bakal terjadi lagi pada pilkada 2017.

Pilkada Pati 2017 telah memenangkan pasangan tunggal Haryanto-Saiful Arifin. Bila pendukung “kotak kosong” tidak puas dengan hasil kemenangan, KPU mengizinkan mereka mengajukan gugatan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan dari jabatannya, tetapi sampai saat ini masih menerima gaji dari negara senilai kurang lebih Rp72,8 juta pada Februari 2017 ini.

"Draft" putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditemukan penyidik KPK dari tangan orang dekat Patrialis, Kamaludin, sama dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan Patrialis Akbar terindikasi lakukan pelanggaran etik berat.

Komisi B DPRD Maluku akan melakukan pengecekan dan konsultasi terkait persoalan sengketa batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.

Dari sejumlah bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan bahwa pengusaha penyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kartel yang mengurus impor daging sapi dengan tujuan memonopoli usaha impor daging sapi.

Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.

Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Tantangan MK ke depannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng setelah ditetapkannya hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi.

Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.