Indeks Lion Air

Sengkarut Lion Air

Manajemen Lion Air mengaku mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik para pilotnya. Karena itu, manajemen merasa fair jika para pilot mengembalikan biaya pelatihan jika berhenti di tengah masa kontrak.

Pilot Lion Air dan manajemen berseteru. Kontrak kerja yang sedemikian merugikan dianggap sebagai pemicunya. Lion berdalih, kontrak itu sudah disetujui oleh pilot yang bersangkutan.

Delay Lion Air adalah hal yang biasa. Semua orang sudah paham. Yang tidak banyak diketahui, mengapa maskapai ini seakan tidak pernah berbenah untuk memperbaiki manajemennya?

Lion Air didemo para pilotnya. Merasa dirugikan, Lion Air melaporkan para pilot yang berdemo itu ke Bareskrim Mabes Polri. Kasus tersebut hanya puncak dari gunung es permasalahan yang sedang membelit maskapai tersebut. Kapan dibenahi?

Alasan mogok para pilot maskapai penerbangan Lion Air pada 10 Mei 2016 yaitu pelanggaran atas hak-hak pekerja dan tidak transparannya manajemen perusahaan tentang penghasilan pilot.

Pangsa pasar industri penerbangan Indonesia didominasi oleh dua maskapai, Lion Air dan Garuda Indonesia. Yang satu tengah dihantui ancaman merugi. Satunya lagi dicap sebagai Raja Delay.

Keterlambatan atau delay beberapa penerbangan Lion Air sesungguhnya semakin menegaskan adanya persoalan serius dalam manajemen Lion Air, ungkap Eki, Ketua Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group.

Delay yang terjadi kemarin sudah cukup mengindikasikan bahwa ada persoalan serius yang mendesak untuk segera di selesaikan dalam tubuh manajemen.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hemi Pamuraharjo mengatakan pihaknya mengadakan rapat evaluasi terkait dengan keterlambatan panjang penerbangan lima maskapai Lion Air sekaligus mengevaluasi kinerja maskapai PT Lion Mentari Airlines.

Menteri Perhubungan akan memanggil pihak Lion Air terkait keterlambatan penerbangan yang berlangsung lama di Bandara Juanda, Minggu (31/7/2016). Pihak Lion Air mengungkapkan, penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah masalah operasional sehingga pihaknya harus mengganti kru.

Penumpang pesawat yang akan berangkat ke Jakarta mengamuk pada kru Lion Air karena diberi petunjuk yang salah terkait pesawat yang akan dinaiki.

Direktur Utama Lion Group Edward Sirait mengatakan, load factor pesawat Lion Group mencapai 80 persen karena didorong masa liburan yang panjang serta bersatunya dua liburan sekolah dengan libur Lebaran 2016.

Maskapai penerbangan Lion Air resmi dikeluarkan dari daftar hitam penerbangan Uni Eropa bersama dengan Citilink dan Batik Air. Sementara itu, masih ada 52 maskapai Indonesia lainnya yang belum keluar dari daftar tersebut.

Edward Sirait, CEO Lion Air Group, memimpin langsung sekitar 200 pegawainya mendatangi Gedung DPR . Para pegawai, termasuk pramugari, memberi dukungan pimpinan mereka yang melakukan rapat dengan Komisi V. Jatuhnya dua sanksi dari Dirjen Perhubungan Udara, yakni pembekuan ground handling dan pencabutan rute menjadi pokok persoalan.

Lion Air Group pernah membuat gebrakan bisnis dengan transaksi pembelian 464 pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320 pada tahun 2011 dan 2013. Mereka harus membayar Rp595 triliun. Dari mana duitnya? Siapa raksasa di belakang Lion yang memberi jaminan sehingga pihak Boeing atau Airbus percaya kepada Rusdi Kirana? Benarkah Temasek ada di belakang Lion?

Lion Air Group memenangkan sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma melawan PT Angkasa Pura II. Lion bakal merombak Bandara Halim dari kapasitas 4 juta penumpang menjadi 12 juta penumpang per tahun. Tak cukup sampai itu, Lion juga berniat membangun sebuah bandara baru di Lebak, Banten.

Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Bareskrim Mabes Polri atas sanksi yang mereka terima. Padahal, kebijakan publik harusnya diselesaikan melalui jalur PTUN. Laporan tersebut mengukuhkan persepsi bahwa Lion Air memiliki “modal” kuat sehingga berani melakukan perlawanan terhadap pemegang otoritas penerbangan sipil.

Sering bermasalah, mengapa Lion Air tetap jadi pilihan?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali penerapan tarif bawah tiket penerbangan komersial. Lembaga tersebut menilai penerapan tarif bawah menghambat pertumbuhan penumpang, bahkan dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah wisata.