Indeks Lbh Jakarta

Penundaan seminar 1965 merupakan buntut dari penolakan terhadap acara diskusi tersebut yang telah dilakukan sejumlah anggota kepolisian di LBH Jakarta, Sabtu kemarin.

Komisioner Kompolnas melihat polisi salah kaprah menghentikan acara seminar 1965 di gedung LBH Jakarta dengan alasan tidak ada izin.

Pembungkaman diskusi seminar 65 di gedung LBH Jakarta oleh Polri telah mencoreng kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Ketua Komnas Perempuan Azriana menilai aparat kepolisian seperti tidak memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Gema Demokrasi mengatakan aksi massa anti-komunis dan aparat kepolisian yang berupaya membubarkan seminar 1965 berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

Usman Hamid: Kapolri berkata polisi dalam posisi "dilematis" karena ada desakan kelompok anti-PKI yang siap membubarkan seminar 65 di YLBHI.

Pihak kepolisian dinilai berlebihan dalam penanganan seminar sejarah “Pengungkapan Kebenaran 1965/1966.”

Anggota kepolisian merangsek masuk ke gedung LBH Jakarta pada Sabtu (16/9/2017) untuk memastikan acara seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66" batal dilaksanakan.

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Massa aksi yang menolak penyelenggaraan seminar sejarah ""Pengungkapan Kebenaran 1965/1966" bubar tanpa komando.

Panitia seminar dari Forum 65 menilai penyelenggaraan acara, karena bukan di muka umum, tidak membutuhkan izin kepolisian.

Suasana di sekitar gedung LBH Jakarta mulai kondusif.

Aktivis LBH Jakarta dan PP Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo bersedia menemui pihak keluarga dari penyidik KPK korban teror serangan air keras, Novel Baswedan.

Bentuk penyiksaan yang dialami korban pun beragam, mulai dari ditelanjangi, dipukuli, disetrum, ditembak hingga disakiti alat vitalnya.

LBH Jakarta mengkritik rencana Pemprov DKI melibatkan personel Polri dan TNI dalam penertiban bedeng-bedeng milik warga di Kolong Tol Pluit-Tomang, Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pengacara publik LBH Jakarta merasa dihalang-halangi untuk menemui pihak yang ditangkap dalam penggerebekan pesta homoseksual.

Sejumlah warga asal kawasan Duri Kepa dan Papanggo memberikan kesaksian mengenai nasibnya setelah menjadi korban penggusuran di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sidang Uji Materi Perpu 51/1960 di Mahkamah Konstitusi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Omah Munir, LBH Jakarta menyebut keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkap hasil kinerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir ke publik dapat menjadi momentum untuk mengungkap kasus Munir.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan, meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum kepada Surami, istri Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88, bukan berarti langkah tersebut membela dan mendukung tindak pidana yang dilakukan Siyono.