Indeks Latest News

Pemerintah akan lebih dulu mengoptimalkan teknologi yang sudah ada untuk memasang 330 ribu Smart TV di sekolah-sekolah di Tanah Air.

Hubungan perdagangan antara Aceh dengan Salem di Massachusetts yang terjadi pada abad ke-17 sampai 19 membuat sosok pria Aceh terpampang di logo Salem. 

Menurut Qodari, pembenahan program MBG dan organisasi BGN secara keseluruhan juga harus dilakukan.

Kendaraan roda empat menuju Lebak Bulus bisa melewati Tol JORR melalui Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis.

Masyarakat yang hadir di Acara TNI Fair bisa mendapatkan informasi soal syarat hingga cara untuk menjadi anggota TNI AD.

Penyidik KPK masih mencari pihak yang diduga menjadi juru simpan uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Petani gula makin menderita akibat anjloknya harga tetes tebu akibat pembebasan bea masuk impor molase.

Qodari berharap tidak ada uang negara yang menganggur akibat tidak terserap dengan baik di pos-pos program pemerintah.

Serka N dan Kopda FH masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Pomdam Jaya.

Wahyu melaporkan bahwa 6 personel TNI yang dilaporkan kritis akibat kericuhan saat ini sudah membaik.

Indonesia turut andil menjadi salah satu dari 158 negara partisipan pada Expo 2025 Osaka.

Penyidik KPK masih harus mencari tahu jumlah kuota haji tambahan yang diperjualbelikan oleh pihak agen travel.

Jamaluddin Taipabu mendapatkan pengurangan hukuman karena berkelakuan baik. Ia dijadwalkan dideportasi dari Singapura pekan depan.

Hotman Paris kembali mempertanyakan kapabilitas Sofyan sebagai ahli di sidang korupsi impor gula.

Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina per 11 September 2025.

Kajian dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap proporsional dan adil bagi seluruh anggota dewan di Indonesia.

Selain alutsista, prajurit TNI juga memamerkan bakatnya seperti bermusik, atraksi, dan lain-lain.

Badan Kehormatan DPRD Gorontalo akan memanggil Wahyudin Moridu usai pernyataan "merampok uang negara" viral di media sosial.

Purbaya tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah.

Pras menilai revisi UU Parpol bukan usulan baru, mengingat pada pemerintahan sebelumnya wacana itu juga telah berkembang dan dibicarakan publik.