Indeks Latest News

Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Kejagung Sebut Penetapan Tersangka Nadiem Sudah Sesuai Prosedur

Kejagung memastikan, seluruh prosedur yang ditetapkan KUHAP dan UU telah dilalui dengan benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Politik
Senin, 6 Okt 2025

PPP akan Gelar Mukernas usai Kubu Mardiono & Agus Rekonsiliasi

Mardiono mengatakan, Mukernas akan melahirkan beragam keputusan yang disepakati bersama ketika para elite PPP sudah bergabung.
Politik
Senin, 6 Okt 2025

BEM UI Tetap Gelar Aksi Demo saat Anggota DPR Reses

Dalam aksinya, BEM UI menggelar Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW), namun tak ada satu pun anggota DPR yang merespons undangan mereka.
Ekonomi
Senin, 6 Okt 2025

Wamenaker Sebut Perusahaan Rugi Jika Peserta Magang Tak Direkrut

Pasalnya, dalam program magang ini para peserta sudah memiliki keterampilan yang mumpuni usia menjalankan program selama enam bulan di perusahaan.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Kejagung: Aliran Dana ke Nadiem Bukan Syarat Penetapan Tersangka

Kejagung menyebut unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi maupun unsur kerugian keuangan negara telah dipenuhi dalam perkara Chromebook.
Politik
Senin, 6 Okt 2025

Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Terwujud karena Jasa Orang Baik

Menurut Mardiono, sosok-sosok yang disebutnya orang baik tersebut berhasil membuat keputusan rekonsiliasi PPP, antara dirinya dengan Agus Suparmanto.
Ekonomi
Senin, 6 Okt 2025

Mandiri Serap 70% Dana Pemerintah, Purbaya Isyaratkan Tambahan

Bank Mandiri sampai saat ini  telah menyalurkan hingga 70 persen dana yang ditempatkan pemerintah di bank.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Penyidik Kejagung Ungkap 4 Alat Bukti Jadikan Nadiem Tersangka

Menurut penyidik, penetapan Nadiem Makarim jadi tersangka berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti elektronik.
Bisnis
Senin, 6 Okt 2025

Ribuan Penambang Rakyat Demo PT Timah Tbk saat Kunjungan Prabowo

Aliansi Penambang Rakyat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa untuk menyoroti tata kelola timah yang dinilai merugikan penambang rakyat.
Politik
Senin, 6 Okt 2025

Menkum Tegaskan Presiden Prabowo Tak Terlibat Rekonsiliasi PPP

Supratman mengatakan, Prabowo tak memberikan pesan khusus selain beranggapan bahwa PPP harus menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi.
Sosial Budaya
Senin, 6 Okt 2025

Respons Pemprov Bali soal Larangan Pakai Insinerator Skala Kecil

Insinerator bukan dilarang, boleh digunakan sepanjang memenuhi syarat uji baku mutu.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Istri Ungkap Nadiem Masih Jalani Pemulihan Usai Operasi Ambeien

Franka juga memohon doa dari berbagai pihak agar Nadiem bisa menjalani operasi kedua dan segera pulih dari penyakit yang dideritanya.
Ekonomi
Senin, 6 Okt 2025

Bank Mandiri Salurkan 63% dari Rp55 T untuk Sektor Padat Karya

Selain sektor padat karya, Mandiri juga menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis lainnya, antara lain perkebunan dan ketahanan pangan.
Sosial Budaya
Senin, 6 Okt 2025

Kebakaran Pabrik Kopi di Matraman, Api dari Tungku Roasting

Sebanyak 30 orang berhasil dievakuasi dengan selamat oleh petugas Gulkarmat Jakarta Timur.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

ASN Jateng Tersangka Kasus Tanah Bulog Meninggal Sebelum Diadili

Sebelum meninggal, tersangka berinisial B berstatus sebagai tahanan kota. Proses hukum tersangka B otomatis dihentikan.
Sosial Budaya
Senin, 6 Okt 2025

Update Insiden Al Khoziny: 53 Meninggal, 10 Korban Masih Dicari

Proses evakuasi korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah memasuki tahap akhir.
Politik
Senin, 6 Okt 2025

PPP Rekonsiliasi: Mardiono Jadi Ketum, Wakil Agus Suparmanto

Menkum Supratman mengatakan, hasil rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto menetapkan Taj Yasin sebagai Sekjen PPP dan Imam Fauzan sebagai Bendum.
Mozaik
Senin, 6 Okt 2025

Pertualangan Arung Singkang, Orang Wajo Jadi Sultan di Borneo

Di tengah dominasi narasi Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka, nama Arung Singkang muncul sebagai salah satu pejuang dari Celebes yang kiprahnya luas.
Ekonomi
Senin, 6 Okt 2025

DJP Bisa Periksa Pajak Tanpa Harus Tunggu Laporan dari WP

DJP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.
Hukum
Senin, 6 Okt 2025

Kerugian Negara akibat Korupsi Proyek PLTU Kalbar Capai Rp1,3 T

Kerugian negara dalam kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat setara dengan nilai proyek, sebab, pembangunan mangkrak dari awal.