Indeks Larangan Napi Koruptor Nyaleg

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

DCT yang akan diumumkan KPU RI nanti juga akan memuat nama-nama caleg eks napi kasus korupsi.

Ketinggalan berita dari 8 - 14 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

KPU RI menganggap langkah politikus Gerindra M. Taufik melaporkan tujuh komisioner KPUD DKI ke Polda Metro Jaya berlebihan.

Hingga saat ini, pihak Mahkamah Agung belum menerima permohonan uji materiil setelah PKPU diterbitkan.

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019 sudah bisa diterapkan.

Akankah Kemenkumham mengundangkan PKPU?

KPU menegaskan PKPU pemuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg sudah sah dan cuma menunggu diundangkan oleh Kemenkumham.

Menkumham Yasonna Laoly sempat menolak menandatangani draf PKPU.

Alasan KPU melarang mantan napi korupsi menjadi caleg adalah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Pangi mengatakan, apabila persyaratan larangan mantan napi koruptor berada di parpol maka KPU tidak perlu berhadapan langsung dengan caleg.