Indeks Kuota Bbm Subsidi

Nicke Widyawati mengatakan, rencana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi RON 92 Pertamax masih dibahas secara internal.

Potensi jebolnya kuota subsidi energi tahun ini dikarenakan pola konsumsinya yang belum mampu dikendalikan secara optimal.

Mamit Setiawan, menekankan, pada dasarnya subsidi BBM diberikan oleh pemerintah tujuannya adalah dalam rangka peningkatan ekonomi kepada masyarakat.

Tutuka Ariadji mengatakan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 saat ini sedang dikaji bersama kementerian atau lembaga terkait.

Pemerintah menambah kuota BBM subsidi 1 Oktober 2022. Penambahan kuota pertalite sebanyak 6,86 juta kiloliter (KL) dan solar 2,73 juta KL.

Pertamina mulai melakukan uji coba untuk pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda 4 yaitu hanya bisa mengisi 120 liter per hari.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Irto Ginting membantah adanya kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar.

DPR meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Erick Thohir, mengingatkan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan mulai beralih ke energi alternatif.

Arifin Tasrif menargetkan, revisi Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM akan rampung September ini.

Bantuan sosial pengalihan BBM subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun dinilai mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

IPOMI meminta pemerintah agar tidak membatasi kuota konsumsi solar usai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi naik.

Sigit Kumala memastikan, wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tak mempengaruhi penjualan industri motor dalam negeri.

Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengkalkulasi ulang perhitungan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Saleh Abdurrahman berharap revisi Perpres ini nantinya akan merinci siapa yang berhak menerima subsidi.

Piter Abdullah menilai, salah satu urgensi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yakni mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tahun ini akan membebani APBN 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun, setidaknya pemerintah bisa membangun rumah sakit (RS) sebanyak 3.333.

DPR mengusulkan pemerintah membentuk satgas pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar penyalurannya kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara butuh anggaran hampir Rp200 triliun jika Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar tidak dinaikkan.