Indeks Kritik Jokowi

PDIP tidak segan menyampaikan kritik jika gelagat kekuasaan keluar dari spektrum yang telah ditentukan.

Ari Dwipayana menjelaskan terkait ramai-ramai akademisi mengkritik Jokowi termasuk wajar dalam berdemokrasi.

Video yang ramai di media sosial tidak menunjukkan vonis kepada siswi yang mengkritik Jokowi. Video berasal dari kejadian lain yang tidak terkait.

Video yang tersebar di media sosial itu tidak memuat pernyataan tentang Rizal Ramli dihukum 10 tahun penjara usai mengkritik Jokowi.

Menurut Adi Prayitno semakin keras mengkritik Jokowi, ceruk pemilih Anies makin terbatas di tengah tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi.

Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun.

Para mahasiswa UNS membentangkan poster berisi kritik saat Jokowi mengunjungi Solo, Jawa Tengah, Senin (13/9/2021).

KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.

Jokowi klaim kritik yang membangun itu sangat penting, tapi pada kenyataannya masyarakat yang mengkritik pemerintah mendapatkan represi dari aparat.

Jokowi mengklaim tidak ada yang perlu menghalangi mahasiswa atau siapa saja yang ingin mengkritik dirinya, asalkan sesuai tata krama.

Kontras melihat ada indikasi pemberangusan kebebasan akademik dilakukan oleh Rektorat Universitas Indonesia.

Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman menyatakan hal itu menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia.

BEM UI dipanggil pihak Rektorat UI untuk menjelaskan penyebaran poster soal Jokowi "King of Lip Service" di media sosial.

Rektorat Universitas Indonesia (UI) meminta BEM UI menghapus unggahan yang mengkritik Presiden Joko Widodo.

Jokowi menyatakan pemerintah membuka diri terhadap kritik. Melihat gelagat dalam 6 tahun terakhir, pernyataan itu memancing tanda tanya.

Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.

Jokowi mau warga berani kritik. Tapi bagaimana bisa maksimal jika masih ada 'hantu' UU ITE, peretasan, dan kriminalisasi lain?

ICJR menilai penangkapan Faisol Abod Batis dan penetapannya sebagai tersangka tidak berdasar serta berlebihan. 

Pihak kepolisian dinilai terlalu berlebihan saat menangkap pemilik akun Instagram, Faisol Abod Batis yang mengunggah konten kritikan terhadap Presiden Jokowi dan Polri terkait konflik agraria.

Permintaan Jokowi agar mahasiswa demo mendukung kebijakannya dinilai salah kaprah, sebab esensi aksi massa adalah menyampaikan aspirasi.