Indeks Kpu

Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan beberapa anggotanya diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Berikut struktur organisasi KPU RI periode 2022-2027, termasuk tugas, & wewenangnya. 

Berikut adalah daftar link KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengecek DCS.

Berikut daftar nama mantan napi koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR dan DPD RI, yang datanya dirilis ICW.

Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.

Nama-nama bakal caleg DPD RI dan DPR RI yang masuk dalam DCS akan diumumkan pada 19 sampai 23 Agustus 2023.

Manipulasi hasil suara pemilu banyak terjadi saat pergerakan suara dari TPS menuju lokasi rekapitulasi di kecamatan akibat lemahnya pengawasan.

Tidak ada informasi yang mendukung klaim ini. Unggahan di media sosial menggunakan video lama dari Pilpres 2019 yang tidak relevan dengan klaim.

KPU menetapkan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT), baik dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Banyak bacaleg masuk kategori BMS karena waktu pendaftaran terbatas sehingga beberapa dokumen yang menjadi syarat belum dapat dilengkapi.

KPU mempertanyakan akses sumber data daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 52 juta yang diklaim Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, tidak wajar.

Bagja mengakui penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) menjadi masalah bagi Bawaslu.

KPU memastikan apa pun keputusan MK soal sistem pemilu tidak memengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan.

Langkah KPU menghapus laporan sumbangan dana kampanye berpotensi memberi jalan masuknya dana ilegal ke partai untuk pendanaan pemilu.

Idham Holik mengatakan, dihapuskannya LPSDK bukan berarti peserta pemilu tidak diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima.

Dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU dianggap belum memahami adanya irisan antara pemilu dan pemberantasan korupsi.

DPR mendapat laporan dugaan praktik transaksional dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Dewan akan menindak tegas hal itu apabila terbukti.

Terkait antisipasi sumber dana ilegal kampanye caleg yang disebut KPU, berikut respons dari Partai Demokrat dan PPP.

KPK telah bersurat kepada KPU agar mewajibkan caleg terpilih untuk melaporkan hartanya kepada KPK sebelum dilantik.