Indeks Kpu

ICW Rilis 15 Mantan Napi Koruptor di Daftar Caleg DPD dan DPR RI
Berikut daftar nama mantan napi koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR dan DPD RI, yang datanya dirilis ICW.

Kekhawatiran saat Tempat Pendidikan Jadi Arena Kampanye Politik
Jangan sampai lembaga pendidikan jadi arena bebas pertarungan politik elektoral para partai politik dan kandidat.

674 Bacaleg DPD RI & 9.925 Bacaleg DPR Masuk DCS Pemilu 2024
Nama-nama bakal caleg DPD RI dan DPR RI yang masuk dalam DCS akan diumumkan pada 19 sampai 23 Agustus 2023.

Manipulasi Rekapitulasi Suara Masih Buat Khawatir Peserta Pemilu
Manipulasi hasil suara pemilu banyak terjadi saat pergerakan suara dari TPS menuju lokasi rekapitulasi di kecamatan akibat lemahnya pengawasan.

Hoaks Ganjar Didiskualifikasi Setelah Diperiksa Bawaslu
Tidak ada informasi yang mendukung klaim ini. Unggahan di media sosial menggunakan video lama dari Pilpres 2019 yang tidak relevan dengan klaim.

KPU Tetapkan 204.807.222 DPT Pemilu 2024
KPU menetapkan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT), baik dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU Sebut 90 Persen Berkas Bacaleg Belum Penuhi Syarat
Banyak bacaleg masuk kategori BMS karena waktu pendaftaran terbatas sehingga beberapa dokumen yang menjadi syarat belum dapat dilengkapi.

KPU soal Klaim 52 Juta Data Tak Wajar DPS: Akses Data Dari Mana
KPU mempertanyakan akses sumber data daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 52 juta yang diklaim Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, tidak wajar.

Bawaslu Akui Penghapusan LPSDK oleh KPU Sulitkan Pengawasan
Bagja mengakui penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) menjadi masalah bagi Bawaslu.

KPU Pilih Hadir Sidang Putusan Sistem Pemilu di MK Secara Daring
KPU memastikan apa pun keputusan MK soal sistem pemilu tidak memengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan.

Aliran Dana Ilegal Naik jika Laporan Sumbangan Kampanye Dihapus
Langkah KPU menghapus laporan sumbangan dana kampanye berpotensi memberi jalan masuknya dana ilegal ke partai untuk pendanaan pemilu.

Penjelasan KPU soal Penghapusan Laporan Dana Kampanye
Idham Holik mengatakan, dihapuskannya LPSDK bukan berarti peserta pemilu tidak diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima.

ICW dkk Kritik KPU Hapus Laporan Sumbangan Dana Kampanye
Dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU dianggap belum memahami adanya irisan antara pemilu dan pemberantasan korupsi.

DPR Ungkap Rekrutmen KPU-Bawaslu di Daerah Transaksional
DPR mendapat laporan dugaan praktik transaksional dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Dewan akan menindak tegas hal itu apabila terbukti.

Soal Sumber Dana Ilegal Kampanye Caleg, Ini Kata Demokrat & PPP
Terkait antisipasi sumber dana ilegal kampanye caleg yang disebut KPU, berikut respons dari Partai Demokrat dan PPP.

Soal Dana Kampanye Caleg dari Sumber Ilegal, KPU Gandeng PPATK
Idham Holik mengatakan KPU memang bekerja sama dengan PPATK untuk telusuri dana kampanye caleg dari sumber ilegal.

KPK Tanya KPU soal Hilangnya Aturan Caleg Terpilih Lapor LHKPN
KPK telah bersurat kepada KPU agar mewajibkan caleg terpilih untuk melaporkan hartanya kepada KPK sebelum dilantik.

KPU: Pencalegan Plate Belum Gugur meski Berstatus Tersangka
KPU siap menerima konsultasi Partai Nasdem usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Johnny telah didaftarkan sebagai bacaleg.

Pendaftaran Bacaleg Ditutup, KPU Mulai Verifikasi Dokumen
KPU memberikan waktu tersendiri untuk proses perbaikan kebenaran dan keabsahan dokumen caleg parpol.

Komnas HAM Ingin Revisi PKPU Keterwakilan Perempuan Dikebut
Komnas HAM berharap revisi PKPU soal keterwakilan perempuan dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pendaftaran caleg berakhir pada 14 Mei 2023.
Masuk tirto.id








