Indeks Kpi

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara selama tiga (3) hari untuk program siaran “Dahsyat” di RCTI.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi peringatan kepada pihak TV-One terkait tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan episode "Setelah Ahok Minta Maaf" yang dinilai berbau isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

DPR menetapkan sembilan anggota komisioner KPI.

Proses seleksi Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dinilai mengancam demokrasi. Hal ini memicu sejumlah warga menggugat proses seleksi tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya mereka menyebut telah terjadi pelanggaran terhadap  Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Komisi I DPR RI meminta para calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat surat pernyataan kalau terpilih akan berlaku independen.

Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatuhan untuk memilih sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia mulai Senin-Selasa besok. DPR akan memilih 9 komisioner dari 27 calon yang diajukan oleh Pansel.

KPI sejak 2011-2015 telah mengeluarkan 674 sanksi bagi Lembaga Penyiaran.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan sistem berupa key performance indicator (KPI). Sistem KPI pertama di Pemerintahan Indonesia ini akan mulai pada Mei 2016.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, mengkritik perilaku artis dangdut Zaskia Gotik yang menyebutkan lambang sila kelima Pancasila sebagai “bebek nungging” saat tampil di acara “Dahsyat” di stasiun televisi RCTI. Prof Syafruddin menyebutkan bahwa tindakan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas.