Indeks Kpai

Daerah yang jadi tuan rumah audisi bulu tangkis Djarum memiliki perda kawasan tanpa rokok, sehingga diminta memperhatikan tak melanggar aturan.

KPAI berharap dengan surat edaran keselamatan para calon Paskibraka di seluruh Indonesia lebih terjamin.

KPAI menyatakan Kementerian PPPA membuka kemungkinan mengkaji ulang status Kota Layak Anak daerah-daerah yang menjadi tuan rumah seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. 

KPAI menyatakan sejumlah pemda akan memanggil panitia seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis guna mengkaji ulang izin kegiatan audisi tersebut.

Sponsor rokok dan alkohol masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi banyak organisasi dan acara olahraga.

KPAI menyatakan anak-anak yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei dan diputus oleh hakim untuk menjalani diversi, perlu mendapatkan rehabilitasi agar pulih dari trauma. 

Menurut KPAI, child grooming tidak hanya terjadi lewat internet, tapi juga di ruang terbuka, sekolah atau bahkan di lingkungan keluarga sendiri.

KPAI menilai penting pengenalan seksual sejak dini agar anak-anak tersebut tidak tergolong kepada orientasi seksual homogen dalam LGBT.

Sitti menyarankan agar anak maupun orang tua kiranya tidak mengumbar informasi terkait nama atau alamat.

KPAI mengklaim sudah pernah memperingatkan Djarum agar tidak memasang logo yang menjurus ke produk rokok dalam seleksi beasiswa bulu tangkis.

KPAI dan 4 perwakilan kementerian merekomendasikan untuk menghentikan seleksi beasiswa bulu tangkis oleh Djarum Foundation hingga unsur eksploitasi anak dihilangkan.

KPAI mengakui ada kemungkinan upaya hukum dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran aturan dalam seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. Namun, opsi tersebut belum dibahas. 

KPAI dan Kementerian PPPA akan mengundang sejumlah kepala daerah untuk berkoordinasi soal penghentian kegiatan seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019.  

KPAI menstempel seleksi Djarum Beasiswa bulu tangkis 2019 sebagai bagian dari eksploitasi anak.

KPAI menuding kegiatan seleksi beasiswa bulutangkis Djarum sebagai upaya untuk mengeksploitasi anak.

KPAI menyesalkan tempat PLAT yang seharusnya aman apalagi bangunannya menjadi bagian dari Kantor Polisi ini justru menjadi tempat penganiayaan anak penyandang disabilitas yang tidak berdaya.

Menurut KPAI, 1.695 guru PNS yang dipecat tersebut mengajar di 778 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Simalungun.

KPAI khawatir pemecatan 1.695 guru berstatus PNS di Kabupaten Simalungun bisa mengganggu proses pembelajaran puluhan ribu siswa SD dan SMA di daerah tersebut.

KPAI mendorong agar pemerintah daerah ikut menangani persoalan anak, karena pusat pelayanan ada di daerah, bukan lagi di pusat.

Ketua KPAI, Susanto menerangkan, pintu masuk kasus-kasus kekerasan seksual, kondisinya bergeser dari pola lama ke baru, yaitu karena dampak dinamisme era digital.