Indeks Korupsi Proyek Infrastruktur

Selain hukuman badan, hakim juga mencabut hak politik Nashrudin Azis untuk dipilih maupun memilih.

Novianto menegaskan Partai Nasdem tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap Iwan Tuaji meski tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Langkah ini menyusul rencana renovasi Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon.

Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tengah disorot KPK karena diduga ada korupsi dalam proyek pembangunannya.

Pemanggilan terkait dengan penetapan status kasus Tipikor Gedung Setda Cirebon yang naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Proyek pembangunan gedung Setda Cirebon mengakibatkan kerugiannegara sebesar Rp26,5 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI.

Kejari Kota Cirebon menegaskan, akan menindaklanjuti temuan jika ada indikasi korupsi dari kelima saksi yang diperiksa.

Setelah putusan kasus tipikor IW inkrah, dia akan diberhentikan secara tidak hormat.

Nashrudin Azis dicecar lebih dari 20 pertanyaan seputar keterlibatannya dalam pembangunan Gedung Sekda Kota Cirebon.

Akibat dari penurunan mutu, diperlukan perbaikan pada seluruh struktur utama Gedung Sekretariat Sekda Kota Cirebon.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengintervensi proyek peningkatan jalan senilai Rp19,9 miliar.

Selama Herman sebagai Wali Kota Banjar 2008-2013 diduga banyak menerima gratifikasi dari para kontraktor & pihak yang mengerjakan proyek di Banjar.

Wagub Maluku Barnabas Nathaniel Orno dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Meskipun TP4 dicabut, Jaksa Agung masih punya direktur pengamanan pembangunan strategis.

Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere diduga menerima suap Rp2,1 miliar dari proyek yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp155,5 miliar.

Kementerian BUMN mengakui pengawasan untuk mencegah korupsi di BUMN, seperti Waskita Karya, selama ini belum optimal.

Waskita Karya menonaktifkan 2 pejabatnya yaitu Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar karena terlibat dalam kasus proyek fiktif. 

Proyek besar yang dikerjakan BUMN seharusnya lebih memiliki perspektif pelayanan ke masyarakat, seperti yang dikerjakan Waskita Karya.

Sejumlah mantan pejabat Waskita Karya (Persero) Tbk dan Kementerian PUPR dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK terkait korupsi proyek fiktif.

PT Waskita Karya mengalami tren penurunan harga saham disinyalir akibat dua pegawainya yang tersandung kasus korupsi infrastruktur.