Indeks Korupsi

Sidang korupsi e-KTP ke-5 hari ini akan menghadirkan Ganjar Pranowo dan Miryam S. Haryani

Presdir PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair mengakui uang suap yang dia persiapkan sebesar Rp6 miliar juga ditujukan untuk Kepala Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Miryam S Haryani batal batal dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan, pada Senin (27/3/2017). Miryam tidak hadir dengan alasan sakit.

Terkait ketidakhadiran saksi kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani karena sakit, JPU KPK belum menerima salinan surat sakit Miryam dan tidak dijelaskan sakit yang diderita Miryam dalam surat tersebut.

Novel beserta dua penyidik KPK lain yaitu Ambarita Damanik dan M Irwan Santoso dijadwalkan akan dikonfrontasi dengan Miryam dalam sidang. Namun, sidang hari ini batal karena Miryam sakit.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) karena anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang seharusnya menjadi saksi tidak dapat hadir karena sakit.

Pemimpin oposisi Alexei Navalny menyerukan demonstrasi setelah bulan ini mempublikasikan laporan rinci yang menuding Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengendalikan kekaisaran bisnis properti di balik jaringan organisasi-organisasi nirlaba.

Pada sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP), JPU KPK menjadwalkan kehadiran tiga penyidik KPK yang akan dikonfrontasi dengan kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, Senin (27/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kronologi penangkapan pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Ketua Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Soesatyo keberatan karena namanya disebut oleh mantan anggota DPR Komisi II Miryam S Haryani dalam persidangan korupsi e-KTP, Kamis (23/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong-tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK mengaku tidak kenal dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri.

Mantan anggota Komisi DPR, Miryam S Haryani mencabut semua keterangan yang pernah dia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani menyebut bahwa ia merasa ditekan saat diperiksa oleh penyidik KPK dengan menceritakan Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsudin juga diintimidasi saat diperiksa.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura periode 2009-2010 Miryam S Haryani mengakui mendapatkan intimidasi penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan untuk memenuhi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menerangkan kepolisian masih menunggu hasil audit dari BPK dalam kasus korupsi Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta 2014-2015 yang melibatkan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni.

Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo membantah pernah bertemu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastedi untuk membahas masalah pajak perusahaan PT EKP, namun bertemu untuk mengurusi pajak perusahaannya.