Indeks Kontrak Karya

Polemik izin tambang emas PT TMS di Kepulauan Sangihe kembali mencuat usai Wakil Bupati Helmud Hontang meninggal di pesawat.

Menteri ESDM mengeluarkan aturan baru perpanjangan kontrak tambang di tengah pandemi corona.

Presdir Freeport sebut IUPK lebih menguntungkan daerah dan membuat pendapatan Papua dan Mimika melonjak.

Menteri ESDM menyatakan pertimbangan ini berkaitan dengan upaya pemerintah menarik minat lebih banyak investor migas sehingga perlu opsi yang cukup fleksibel.

Status Kontrak Karya Freeport Indonesia resmi berubah menjadi IUPK. Kementerian ESDM pada hari ini menerbitkan IUPK untuk Freeport Indonesia. 

BPK menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia periode 2009-2015 sebesar Rp6,02 triliun.

Pemerintah tetap bersikukuh PT Freeport Indonesia akan menyetujui divestasi 51 persen saham dan membangun smelter di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan persoalan divestasi dan kewajiban membangun smelter di PT Freeport Indonesia pada prinsipnya sudah selesai.

Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bisa diperpanjang hingga 2041, asalkan setuju untuk divestasi 51 persen kepada pemerintah.

Kementerian ESDM akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas "smelter" dalam waktu lima tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mencanangkan lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga dan emas milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Menteri ESDM Ignasius Jonan akan melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait perusahaan mineral dan batu bara yang menolak amandemen KK dan PKP2B.

CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson menilai kinerja Chappy Hakim selama menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia memuaskan meskipun akhirnya secara mendadak ia menyatakan mundur. 

Freeport McMoRan Inc, induk perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI), menilai pemerintah Indonesia telah memutuskan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1991 secara sepihak dengan mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Freeport kembali bisa mengekspor konsentrat tembaga. Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) pada Jumat pekan lalu.

Muhammdiyah mengambil sikap atas kisruh PT Freepot. Menurut Muhammadiyah pemerintah perlu tegas terhadap arogansi PT Freeport yang tidak mau tunduk pada UU Pertambangan di Indonesia.

Presiden Direktur PT Freeport-McMoran Richard C. Adkerson tetap pada sikap menolak pencabutan Kontrak Karya (KK) yang dipegang sejak tahun 1991. Terkait hal itu, pihaknya belum melakukan langkah arbitrase ke mahkamah internasional.

Ignasius Jonan mengatakan bahwa rencana PT Freeport Indonesia melapor ke arbitrase adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun.