Indeks Komisioner Komnas Ham

Komnas HAM ingatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus tetap menjadi acuan utama dalam penanganan aksi unjuk rasa.

Usai sertijab kepengurusan baru, Komnas HAM memprioritaskan penyelesaian permasalahan HAM di tanah Papua.

Sembilan nama Komisioner Komnas HAM tersebut selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Jika anggota Polri aktif menjadi pimpinan Komnas HAM dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Apalagi Polri menjadi institusi paling tinggi dilaporkan.

Baru ada 78 orang yang sudah melengkapi syarat administrasi mengikuti seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.

Menurut Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga BRIN melampaui kewenangannya dengan mengambil alih unit pengkajian & penelitian Komnas HAM.

Komisioner Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menekankan bahwa hanya Presiden yang bisa menyelesaikan masalah HAM masa lalu.

Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Komnas HAM beranggapan, perlakuan terhadap narapidana yang dilakukan petugas lapas telah melanggar aturan. Karenanya Dirjen PAS tidak bisa sekadar menjatuhkan sanksi kedisiplinan dalam kasus tersebut.

Aktivis HAM dan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak warisan Gus Dur yang dirusak dan dibenamkan.

Komnas HAM meminta polisi untuk meninjau ulang dan membatalkan status tersangka Robertus Robet.

Komnas HAM tidak mengakui adanya deklarasi damai peristiwa Talangsari yang dibuat oleh beberapa tokoh masyarakat dan disaksikan perwakilan Kemenko Polhukam, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Komnas Ham menyarankan Menkopolhukam Wiranto dan Kivlan Zen untuk menemui Jaksa Agung dan memberi keterangan terkait kasus yang terjadi pada 1998.

Papua punya empat akar masalah yakni, marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur. Hal ini menurut Komnas HAM diurai dengan dialog pemerintah, bukan aparat.

Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komnas HAM meminta kasus diskriminasi harus ditangani secara serius dan adil oleh pemerintah.