Indeks Komisi X Dpr Ri

Pemerintah diminta mengkaji ulang pembukaan sekolah pada Januari 2021 mengingat kasus COVID-19 yang kian meningkat.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh disorot terkait adanya klaster baru Corona di sekolah hingga surat edaran Kemendikbud yang tak ikut hierarki UU.

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.

Nadiem diminta menjamin transparansi proses PPDB di setiap daerah.

Huda menilai film dokumenter yang ditayangkan di TVRI mestinya dari rumah produksi lokal.

Pembukaan perpustakaan saat new normal belum jadi prioritas pemerintah Indonesia.

Rapat ditunda lantaran materi Realokasi Anggaran Kemendikbud terkait COVID-19 belum lengkap.

Keputusan pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga saat corona dinilai tak transparan dalam realokasinya.

Ketua Komisi X Syaiful Huda berkata DPR sedang belanja masalah dalam penyempurnaan ekosistem pendidikan vokasi agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sebagian besar veneu masih dalam tahap pembangunan.

DPR meminta Kemendikbud benar-benar mematangkan konsep dan format pengganti UN.

DPR akan membahas strategi pembelajaran baru bersama Nadiem Makariem usai ada wacana Ujian Nasional dihapus.

DPR bertanya kenapa Nadiem Makarim yang dipilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem bilang karena dia sukses mengembangkan SDM.

Anang Hermansyah menilai rencana merekrut rektor dari luar negeri bukan solusi untuk membuat kualitas perguruan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. 

Anang Hermansyah berharap, pemerintah mulai merumuskan secara sistematis pengembangan sekolah karnaval di Indonesia.

Belum ada regulasi yang kuat untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus pendidikan sebesar 20 persen murni dari APBD.