Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah mengalihkan tanggung jawab pengelolaan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Permintaan itu dilontarkan usai pihaknya mendengar paparan dari Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, dan kemudian disetujui oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi X.
“Setelah kami mendengarkan secara rinci penjelasan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, seluruh anggota Komisi X mengusulkan jika boleh nih mengusulkan Sekolah Rakyat itu pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah supaya tidak tumpang tindih," kata Lalu di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Lalu menjelaskan bahwa yang selama ini memiliki kewenangan penuh untuk urusan pendidikan di Indonesia adalah Kemendikdasmen maupun Kemendikti. Dia pun meminta agar Kemensos lebih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Lalu, Kemensos bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Sekolah Rakyat dengan mempersiapkan data penduduk miskin hingga data balai-balai sosial yang bisa dipakai sebagai lokasi pembelajaran.
“Tugas dari Kementerian Sosial ya tentu mempersiapkan data [penduduk] miskin dan miskin ekstrem. Tugasnya juga mempersiapkan balai-balai sosial untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat. Nah, sementara tugas guru, kurikulum, dan sebagainya, bahkan rekrutmen siswa, nanti pemerintahannya itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Lalu.
Meski begitu, Lalu beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi X menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mendikdasmen dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sebagai mitra mengusulkan untuk yang terbaik agar pengelolaan ini betul-betul profesional dan betul-betul dikerjakan oleh ahlinya," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
