Indeks Komisi X Dpr Ri

Hetifah mengimbau semua pihak tak tinggal diam ketika melihat atau menjadi korban perundungan disertai pengawasan dan kontrol di lingkungan pendidikan.

Hetifah juga menyoroti sejumlah permasalahan yang membutuhkan pengaturan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan non-formal.

Wakil Ketua DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritisi pelibatan TNI Dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Komisi X DPR mendorong pihak pemerintah daerah dan Kemendikdasmen diskusi secara mendalam membahas masalah penerimaan siswa baru ini.

Anggota Komisi X DPR, Furtasan Ali Yusuf, mengungkapkan temuan masih rendahnya kemampuan membaca dan menulis di kalangan siswa SMP.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, Ferdiansyah, memandang kasus korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek, mencoreng dunia pendidikan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menetapkan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober tanpa adanya konsultasi atau pembahasan bersama Komisi X DPR RI.

Puan menekankan kebudayaan adalah bagian dari identitas dan jati diri bangsa sehingga perlu penjelasan publik tentang penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober.

Komisi X mengaku menerima keluhan dari PTS akibat PTN buka pendaftaran mandiri bergelombang, tetapi menyebut keputusan pembatasan di Juli masih wacana.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani, mengatakan dirinya tak mempersoalkan kebijakan Dedi Mulyadi yang menempatkan 50 siswa per kelas.

Komisi X DPR RI mengusulkan agar proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan Kemenbud dihentikan apabila hanya bertujuan politis.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan putusan MK terkait pendidikan dasar gratis bersifat final dan mengikat.

Hetifah juga mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta.

Komisi X DPR RI masih menemukan persoalan fasilitas pendidikan di daerah 3T yang tak layak digunakan.

Alasannya agar pengelolaan pendidikan tidak tumpang tindih dengan Kemendikdasmen.

Hetifah berharap pemerintah dapat menjelaskan kebijakan TNI masuk kampus berdasarkan data dan informasi yang cermat.

DPR ingin mengidentifikasi masalah apa yang membuat ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali belum bisa membaca.

Revisi UU Sisdiknas akan mengelola seluruh proses rekrutmen, pengangkatan, distribusi, penentuan karier hingga pembayaran gaji dan tunjangan guru.

Komisi X DPR RI berharap kepemimpinan baru di Kemendikti Saintek membuat program-program prioritas pemerintah berjalan tanpa terkendala masalah internal.

Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjamin anggaran KIP Kuliah, tidak terkena efisiensi.