Indeks Komisi X Dpr Ri

Komisi X DPR RI meminta Amali untuk mempertimbangkan suara publik jika ingin rangkap jabatan.

Reses sudah rampung, Komisi X DPR akan meminta keterangan TGIPF Tragedi Kanjuruhan dan suporter Arema pekan depan.

Syaiful minta Iwan Bule mundur dari ketum PSSI secara baik-baik, sehingga sosoknya tetap dikenang dan dihormati.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyarankan tim bayangan Kemendikbudristek dituangkan dalam suatu peraturan.

Andreas mengatakan faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemprov NTT.

Politikus Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai mahalnya harga tiket masuk ke Candi Borobudur belum sepadan dengan kualitas pemandu wisatanya.

Komisi X DPR menilai konflik antara Rektor ITB Reini Wirahadikusumah dengan Forum Dosen SBM ITB merugikan mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional merupakan usul pemerintah.

Penundaan itu guna memberikan kesempatan bagi para guru honorer K-II yang tergopog-gopoh dalam tes tahap pertama.

Mahasiswa kedokteran dan keperawatan agar segera diluluskan agar berperan dalam penanganan COVID-19 setelah banyak tenaga kesehatan meninggal.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai rencana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan akan membuat biaya pendidikan semakin mahal.

DPR meminta Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud untuk ditarik dari peredaran karena membuat banyak kejanggalan.

Musisi, promotor musik, hingga pelaku industri kreatif melayangkan surat pernyataan tentang setahun industri musik digulung COVID-19.

Pemerintah diminta mengkaji ulang pembukaan sekolah pada Januari 2021 mengingat kasus COVID-19 yang kian meningkat.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Kebijakan pembelajaran jarak jauh disorot terkait adanya klaster baru Corona di sekolah hingga surat edaran Kemendikbud yang tak ikut hierarki UU.

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.