Indeks Komisi X Dpr Ri

Lalu mengatakan, Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan kepada Kemendikdasmen dalam rapat kerja mendatang terkait kejelasan rencana tersebut.

Dorongan untuk menggelar lomba ulang untuk menjaga prinsip keadilan bagi seluruh peserta LCC Empat Pilar MPR RI.

Ketua Komisi X DPR menilai pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melakukan revitalisasi melalui penguatan kurikulum hingga pendekatan interdisipliner.

Rapat digelar tertutup agar lebih leluasa membahas masalah yang sifatnya sensitif dan mendalam.

Kajian pembatasan usia akses digital bagi anak sekolah dilakukan menyusul kasus tewasnya seorang siswa SMP di Kampung Gajah, Bandung.

Komisi X DPR menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ia meminta guru bimbingan konseling (BK) tidak hanya mengawasi kegiatan murid yang terjadi di lingkungan sekolah.

Hetifah memandang, sekolah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, serta dapat membentuk karakter positif bagi siswa, bukan melahirkan trauma.

Dia pun menilai kasus bullying di sekolah RI sangat darurat setelah mendengar terduga pelaku merupakan korban bullying.

DPR mendorong Kemendikti Saintek dan pihak kampus UI memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.

Lalu menilai, pelatih baru pengganti Kluivert harus bisa membawa Indonesia memenangkan Piala Asia, dan lolos Piala Dunia 2030.

Hetifah berharap pelatih baru mampu memanfaatkan potensi berbasis analisis data dalam pembinaan tim, serta menerapkan filosofi bermain yang konsisten.

Menurut Hetifah, usulan diadakannya PIP sejak TK ini penting sebab sebagai bentuk dukungan terhadap rencana wajib belajar 13 tahun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung wacana Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, untuk melarang anak-anak memainkan game online seperti Roblox.

Esti memahami kebijakan PAPS di Jabar bertujuan baik, yakni demi mengurangi tingginya angka putus sekolah di Jabar, tetapi harus direncanakan dengan matang.

Komisi X DPR RI memastikan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun akan diatur dalam RUU Sisdiknas.

Hetifah mengimbau semua pihak tak tinggal diam ketika melihat atau menjadi korban perundungan disertai pengawasan dan kontrol di lingkungan pendidikan.

Hetifah juga menyoroti sejumlah permasalahan yang membutuhkan pengaturan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan non-formal.

Wakil Ketua DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritisi pelibatan TNI Dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Komisi X DPR mendorong pihak pemerintah daerah dan Kemendikdasmen diskusi secara mendalam membahas masalah penerimaan siswa baru ini.