Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Penguatan KPK lewat peraturan pengganti undang-undang dinilai akan berikan perbaikan perekonomian nasional.

Isi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 dapat di-download dalam format PDF.

Tantangan KPK ke depan yakni penyadapan tak bisa longgar karena harus izin dahulu ke Dewan Pengawas.

Tim Transisi bentukan KPK sebagai respons kepada Presiden Joko Widodo, karena hingga kini Presiden belum juga merespons surat dari pimpinan usai UU KPK direvisi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun ini tercatat sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5

Alexander Marwata terpilih kembali menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Dia akan memimpin KPK ke depan bersama Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

Ricuh di depan Gedung KPK karena adanya kesalahpahaman antara kelompok yang berunjuk rasa.

Samin Tan merupakan tersangka suap dalam pengurusan terminasi kontrak pertambangan di Kementerian ESDM.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK sudah mencuat sejak 2010, tepatnya saat SBY masih menjadi Presiden RI. Tapi, mengapa muncul lagi di era Jokowi?

KPK merasa tidak pernah mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana revisi UU KPK.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, berikut kronologi dan sikap Partai Demokrat.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani pernah menyerukan perlawanan terhadap korupsi, tapi kini ia terjerat OTT KPK.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap KPK di Palembang dalam OTT pada Senin kemarin. Bupati Ahmad Yani menjabat posisi kepala daerah usai menang Pilkada 2018 dengan diusung 3 partai.

Sejarah pemberantasan korupsi sebelum KPK dibentuk sebenarnya sudah dimulai pada era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

Jokowi didesak untuk membekukan sementara aktivitas Pansel Capim KPK. Desakan tersebut muncul karena ada kandidat bermasalah di antara 20 capim KPK yang lolos tes profile assessment.

KPK meminta pansel bersikap terbuka dan tidak resisten terhadap masukan publik. 

Aher sekiranya dipanggil untuk menjadi saksi tersangka Sekda Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa di kasus suap Meikarta. 

Selain Aher, KPK juga memanggil Soetono Toere dan James Yehezkeil dari pihak swasta sebagai saksi untuk tersangka yang sama, yakni Iwa.

Pansel Capim KPK akan menggelar tes wawancara dan uji publik pada pekan depan. Tahapan tes itu akan diikuti oleh 20 capim KPK.