Indeks Kip

Agar cara cek penerima PIP di Kemdikbud.go.id berhasil, pastikan data siswa telah tercantum. Temukan panduan dan penjelasannya di sini.

Kemenag berhasil meningkatkan keterbukaan informasi publik satu level lebih tinggi dari sebelumnya yang memperoleh predikat “Cukup Informatif”.

PIP melalui KIP adalah pemberian bantuan dana pendidikan kepada siswa dalam jumlah tertentu. Berikut ini cara dan syarat mendapatkan KIP.

Jadwal pendaftaran dan penutupan Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2021 beserta syarat penerima KIP KULIAH 2021.

Berikut ini cara mencairkan dana Indonesia Pintar dan berapa besarannya. 

Alokasi KIP pada 2020 sebanyak 17,9 juta siswa jenjang SD, SMP dan SMA. Dari jumlah tersebut, yang sudah dicairkan sebanyak 14,9 juta siswa atau 81,31 persen.

Pendaftaran KIP Kuliah 2020 dimulai pada 2 Maret hari ini di situs web kip-kuliah.kemdikbud.go.id.

TKN menyebut tiga kartu Jokowi akan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan memiliki keterampilan dan mempunyai daya saing.

TKN menyampaikan tiga kartu yang akan diterbitkan jika Jokowi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jika terpilih lagi.

TKN menilai penyaluran program perlindungan sosial memang harus disalurkan secara terpisah. 

Fadli menilai janji Jokowi untuk mengeluarkan tiga kartu tambahan bisa dilihat sebagai upaya Jokowi yang mulai panik dengan keadaan.

Menurut Ubaid, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar tidak sebaik Kartu Jakarta Pintar yang mana sekolah bisa langsung mengusulkan muridnya untuk menjadi terdaftar.

Jokowi berjanji menggratiskan biaya kuliah bagi anak kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar. Saat ini KIP menggratiskan hingga tingkat SMA.

Meski telah mendapat penghargaan sebagai salah satu badan publik yang kualitatif dan informatif ke masyarakat, Anies Baswedan mengatakan ingin lebih kolaboratif kedepannya.

Siswa akan mendapat uang jajan dari KJP Plus dan KIP. Uang yang mereka terima dari KJP dianggarkan setiap bulan dan untuk KIP dianggarakan setiap tahun.

Larangan menerima bantuan lain dari pemerintah pusat dan daerah yang ada dalam salah satu pasal di Pergub sebelumnya dihilangkan.

Pemerintah dianggap tidak transparan sebab enggan membuka dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat untuk pencabutan moratorium reklamasi.

Presiden berpesan, KIP digunakan untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan.

Presiden Jokowi tidak ingin ada anak putus sekolah sebab persaingan ke depan antarnegara di dunia yang makin ketat, membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh.

Endriana mengatakan bahwa timnya tengah menyiapkan sistem baru untuk mengintegrasikan KIP dan KJP yang akan diajukan sebagai landasan penyusunan draft Pergub baru pengganti Pergub Nomor 174 Tahun 2015.