tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha lebih kolaboratif kedepannya meski mendapat penghargaan sebagai salah satu badan publik yang kualitatif dan informatif kepada masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai 93,19 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) lewat penghargaan itu.
"Artinya kita harus terus meningkatkan keterbukaan informasi, terutama aspek kolaborasi dalam keterbukaan. Informasi ada itu baik, tapi informasi bisa dimanfaatkan untuk membuat kegiatan, membuat kolaborasi lebih banyak itu lebih baik lagi, jadi nanti kita berharap di Pemprov DKI aspek informatif ini bisa menjadi kegiatan untuk kolaborasi," kata Anies kepada para wartawan, Senin (5/11/2018) sore.
Hal tersebut dikatakan Anies setelah ia dan dua gubernur lainnya, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, mendapat penghargaan Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik 2018 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), di Istana Wapres, pada Senin (5/11/2018) sore.
"Aspek kolaborasi yang ingin kita dorong untuk lebih berkembang karena kolaborasi itu memanfaatkan informasi untuk kita bisa meningkatkan kinerja, misalnya bila kita mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk sebuah wilayah, maka masyarakat bisa bekerjasama di dalam penyusunan perencanaan dan memastikan bahwa jalan-jalan di sana, kemudian pembangunan fasilitas umum itu sesuai dengan kebutuhannya, jadi data yang keluar itu bisa dimanfaatkan," kata Anies.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku dirinya kaget ketika mendengar bahwa dari sekitar 400-an institusi negara yang terdapat, ternyata sekitar 300-an institusi termasuk dalam kategori tidak informatif.
"Alhamdulillah, ada empat provinsi, tiganya adalah Jabar, Jateng dan DKI Jakarta mendapat kategori dengan nilai terbaik. Ini menunjukan sehingga mudah-mudahan bisa diterima masyarakat, saya berterimakasih karena tiba-tiba ngopi di sini," kata Ridwan menyambung omongan Anies.
Melansir dari pers rilis yang diterima wartawan Tirto, Ketua KIP Gede Narayana juga melaporkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa masih terdapat tiga provinsi yang belum membuat lembaga Komisi Informasi Provinsi, yaitu NTT, Papua Barat, dan Maluku Utara.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
