tirto.id - Setelah setahun menjadi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat klaim soal pencapaian-pencapaian yang telah ia lakukan. Pada Rabu (16/10) lewat akun Twitter dan Instagram, Anies merilis satu infografik yang berisi 31 poin yang ia klaim sebagai kerja yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Klaim itu diakhiri dengan tagar #SetahunMajuBersama.
Beragam tanggapan disampaikan sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta soal klaim Anies. Ada yang mengakui namun ada pula yang mengkritisi.
Anggota Komisi D Fraksi Nasdem Bestari Barus temasuk pihak yang mengkritisi setahun kinerja Anies. Ia ragu dengan 33 klaim yang diumumkan Anies melalui media sosial. Terutama poin satu terkait janji "menghentikan reklamasi Teluk Jakarta."
"Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta bukan prestasi. Itu memang kewenangan gubernur. Kerjanya itu. Sama seperti menutup Alexis, itu kewenangannya. Bukan capaian maupun prestasi," kata Bestari kepada reporter Tirto, Rabu (17/10/2018) sore.
Ia juga meragukan poin nomor sepuluh yang berbunyi: "OK OC di 44 kecamatan dengan total peminat mencapai 53.798 wiraswasta."
Bestari merasa ada yang aneh dari klaim itu. "Sebelumnya pak Anies pernah bilang bahwa program itu tidak berhasil. Itu kasih modal buat bangun rumah DP nol persen saja bisa, meski itu pun warga tetap bayar sendiri di cicilan," lanjut Bestari.
Pemprov DKI Jakarta memang sama sekali tidak memberikan subsidi pada pembiayaan rumah DP 0 Rupiah. Mereka hanya menalangi lebih dulu uang muka maksimal 20 persen. DP itu nantinya akan dibayar oleh pembeli dengan disisipkan pada cicilan bulanan.
Bestari bilang mengukur kinerja kepala daerah atau gubernur dapat dilihat dari serapan anggaran selama menjabat. Dan Anies, katanya, tidak cakap dalam hal ini.
"Mengukurnya gampang sekali, gubernur itu memiliki kewenangan untuk menghabiskan APBD atau uang belanja hingga maksimal. Prestasi bisa diukur dari belanja uang yang sudah dihabiskan. Dengan seperti itu bisa terlihat apa yang sudah dibangun. 2017 saja angkanya masih 13 T. Mana pencapaiannya?" katanya.
Bestari juga mengkritik beberapa langkah Anies yang justru menghambat kinerjanya sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta: banyaknya pelaksana tugas (plt) yang dinilai tak bakal optimal, kurangnya perhatian terhadap perencanaan sehingga banyak program tak terlaksana, gagalnya pembangunan rusunawa tahun tahun 2018, hingga rencana kembalinya pengoperasian becak di Jakarta.
"Peraturan yang mengenai becak itu belum selesai. Kalau pun direvisi, karena saya ada di komisi itu, saya akan membatasi bahwa becak hanya akan digunakan untuk pariwisata saja, tidak untuk angkutan umum," katanya.
"Zaman sudah maju, harusnya sudah teknologi, kok malah mundur lagi. Masih banyak yang perlu diperbaiki," lanjutnya.
Sabar dan Tunggu
Teman sekomisi Bestari dari fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, justru menilai bahwa seluruh program yang diklaim berhasil memang telah dilaksanakan.
"31 poin itu sudah dikerjakan baik oleh beliau," katanya saat dihubungi oleh reporter Tirto, Rabu (17/10/2018) sore.
Prabowo membenarkan kalau ada beberapa hal yang masih kurang optimal, semisal banyaknya tim ad hoc yang dinilai tidak produktif dan naturalisasi sungai yang baru sebatas pengerukan waduk-waduk. Namun menurutnya semua cuma soal waktu, apalagi saat ini Anies bekerja sendirian tanpa wakil gubernur.
"Sabar dan tunggu saja," kata Prabowo.
Anggota DPRD Fraksi PKS Suhaimi juga berkata kalau Anies "sudah on the track." Ada beberapa kritik yang menurutnya tidak tepat, terutama soal tim atau lembaga baru yang dinilai terlalu banyak dan tidak efektif.
"Contoh tim tentang reklamasi, rekomendasinya luar biasa saya kira: berani membatalkan izin," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
