Indeks Ketua Umum Golkar

Airlangga mengklaim Partai Golkar tidak terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1.

Setelah melihat hasil quick count Pilkada pada sejumlah daerah, Airlangga Hartarto mengklaim hasil pemilihan di 9 daerah bisa menjadi modal Golkar mendominasi Pemilu 2019.

Airlangga Hartarto mengklaim pertemuan antara Luhut dan Prabowo tidak membahas persoalan politik terkait dengan Pilpres 2019.

Idrus Marham menyatakan kepastian soal posisinya sebagai Sekjen Golkar usai menjabat Menteri Sosial akan ditentukan oleh Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Airlangga Hartarto telah menguasai hal-hal yang  berkaitan dengan industri sehingga jabatannya sebagai Menteri Perindustrian tidak diganti. 

Dalam waktu satu bulan, Airlangga bisa menciptakan iklim kondusif dalam tubuh partai Golkar.

"Jumlah lima ketua umum dalam waktu tidak sampai satu periode ini, adalah jumlah yang fantastis. Ini dapat disebut rekor dunia," kata Wapres JK.

Desakan agar Airlangga Hartarto menarik Golkar dari Pansus Angket KPK menguat sebab ia mengklaim akan mendorong partainya mendukung pemberantasan korupsi.

Airlangga Hartarto tak berencana menarik perwakilan Fraksi Golkar di Pansus Angket KPK usai dirinya menjabat Ketua Umum definitif DPP Golkar.

Surat tersebut, menurut Mahyudin merupakan ulah dari seseorang yang ingin mempengaruhi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Seluruh peserta Munaslub yang terdiri dari pengurus DPD I dan DPD II Golkar se-Indonesia dan pengurus DPP Golkar kemudian kompak meneriakkan kata 'setuju' sebagai jawaban.

Ada tiga usulan mengenai masa jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar, yakni sampai 2019, 2020 dan 2022.

"Saya iseng-iseng tanya. 'apa ada aspirasi lain'. Saya tunggu. Saya tengok kanan, saya tengok kiri. 'Enggak ada pak'. Artinya sudah bulat. Saya tidak mempengaruhi. Saya hanya menceritakan pertemuan saat itu," kata Jokowi.

Sebagian DPD I Golkar mewacanakan agar Munaslub menetapkan Airlangga Hartato jadi Ketua Umum DPP Golkar sampai 2022.

Peluang Priyo Budi Santoso menjadi ketum Golkar masih terbuka lebar karena penetapan ketum secara sah dilakukan saat Munaslub Golkar yang diselenggarakan pada 18-20 Desember mendatang.

Lima ketua umum sebelum Harmoko berasal dari kalangan militer.

Menurut Fahmi Idris, penetapan ketua umum tak bisa dilakukan melalui sidang pleno.

Mahyudin mengatakan, sesuai dengan AD/ART, mekanisme pergantian ketua umum Golkar harus dilakukan dalam forum Munas atau Munaslub, bukan rapat pleno.

Airlangga Hartarto resmi ditunjuk sebagai ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Bagaimana nasib Airlangga sebagai Menteri Perindustrian?

"Logikanya kalau ada kekosongan berarti harus ada reshuffle kan ada posisi baru untuk menteri-menteri tersebut," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.