tirto.id -
"Enggak ada tanda tangan Pak Airlangga kan? Enggak ada stempelnya kan? Itu berarti hoax," kata Mahyudin saat dihubungi Tirto, Rabu (20/12/2017).
Ia pun mengatakan tersebarnya surat tersebut merupakan ulah dari seseorang yang ingin mempengaruhi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang juga telah ditetapkan sebagai ketua formatur pengurus baru Golkar.
"Sekjen saja belum ditentukan kok ini sudah ada jabatan-jabatan lainnya," kata Mahyudin.
Menurutnya, penentuan kepengurusan baru akan dilakukan setelah Munaslub dengan batas waktu maksimal satu bulan. Setelah itu, pengurus yang telah disusun akan disahkan di rapat pleno DPP Golkar.
"Apa yang harus saya tanggapi? Hoax kok ditanggapi," kata Mahyudin.
Meski begitu, Mahyudin percaya keputusan Airlangga nantinya dalam menentukan kepengurusan baru Golkar merupakan yang terbaik bagi kemaslahatan partai. "Beliau pasti punya pertimbangan sesuai dengan visinya," kata Mahyudin.
Perihal kebenaran surat ini juga mendapat bantahan dari Ketua Harian Golkar Nurdin Halid. Menurutnya, surat-surat yang bererdar tersebut hanya isu yang digelontorkan oleh pihak berkepentingan di Munaslub Golkar. "Kami anggap aspirasi saja," kata Nurdin di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Di surat itu, posisi Nurdin Halid tetap sebagai ketua harian. Mengenai hal ini, Nurdin menyatakan bersyukur kalau memang diisukan begitu. Sebab menurutnya tidak ada nomenklatur yang benar-benar berubah di dalam kepengurusan Golkar.
"Nomenklatur dalam AD/ART menurut pandangan saya tidak boleh berubah," kata Nurdin.
Adapun jabatan lain di dalam surat tersebut adalah posisi Sekjen Golkar yang diisi oleh Letjen (Purn) Eko Wiratmoko. Sebelumnya, Eko menjadi Korbid Polhukam DPP Golkar menggantikan Yorrys Raweyai. Lalu ada juga posisi Ketua DPR yang diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
