Indeks Kemnaker

Kemnaker akan segera membentuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru usai putusan MK.

Format surat lamaran dan pernyataan PPPK Kemnaker 2024 bisa dipantau melalui artikel ini. Cek link unduh, tata cara daftar, dan jadwal lengkap.

Yuli mengakui saat ini lebih penting membahas bagaimana praktik kerja paksa tak akan terjadi di Indonesia.

Menaker mengajak Depenas untuk terus memberikan rekomendasi yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan global.

Informasi rincian formasi CPNS Kemnaker 2024. Simak jadwal dan tahapan seleksinya dalam artikel ini.

Kementerian Ketenagakerjaan fasilitasi 110.000 lowongan pekerjaan melalui job fair Naker Fest 2024.

Bagi para pencari kerja bersiaplah, Kemnaker gelar Naker Fest 2024. Tersedia ratusan ribu lowongan kerja. 

Kemnaker menggelar VokasiFest 2024 untuk akselerasi penyiapan SDM unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024.

Berikut pentingnya Pengantar Kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan digital.

Sekjen Kemnaker berpesan pentingnya menata niat kepada 21 pejabat fungsional yang baru dilantik.

Kementerian Tenaga Kerja menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RI ke-79 dan HUT Kemnaker ke-77.

Kemnaker memiliki kebijakan Pengembangan Talenta Muda pada era kepemimpinan Menaker Ida Fauziyah.

Kemnaker menyabet penghargaan sebagai salah satu Institusi Pemerintah Populer 2024 dari The Iconomics.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif fiskal untuk menahan laju PHK.

PHK paling banyak ditemui di DKI Jakarta dengan jumlah 7.469 pekerja terdampak.

Berikut link pengumuman hasil Seleksi Berdasarkan Tes Polteknaker 2024 dan syarat daftar ulang bagi yang lolos.

Berikut pentingnya penyelenggaraan program kearsipan di lingkungan Kemnaker.

Menaker, Ida Fauziah, dianugerahi penghargaan atas keberhasilan kerja sama dengan KOSHA untuk meningkatkan kebijakan K3.

Afriansyah mengapresiasi inisiatif dari PT Hyundai yang telah menyelenggarakan program Academy Course 2024.

Kemnaker mengimbau pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil untuk berinovasi guna menghapus praktik pekerja anak di RI.