Indeks Kementerian Pppa

Kementerian PPPA tengah menyiapkan tiga PP dan empat Perpres sebagai peraturan turunan UU TPKS.

Anak-anak Indonesia menghadapi ancaman angka stunting dan kekerasan yang masih tinggi.

Kementerian PPPA mendorong penegak hukum untuk menahan terdakwa kekerasan seksual terhadap belasan siswa SMA SPI Batu berinisial JE.

Pemberian cuti melahirkan 6 bulan dinilai sangat mendukung kesejahteraan ibu pasca melahirkan dan anak di masa golden age.

Bocah laki-laki berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh pengasuh panti asuhan berinisial SM (63) di Bitung, Sulawesi Utara.

Majelis hakim PN Bandung membebankan restitusi untuk 13 santriwati korban pemerkosaan kepada Negara atau Kementerian PPPA sebesar Rp331.527.186.

Menteri Bintang sebut Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan DPR untuk mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga prihatin kasus kekerasan seksual di kampus sering tidak tertangani dengan baik.

Ribuan anak kehilangan orang tuanya, baik ibu, ayah atau bahkan keduanya yang meninggal akibat COVID-19.

Kementerian PPPA menyebut sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” melanggar UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

Pengarusutamaan gender sampai RUU PKS jadi program prioritas Kementerian PPA lima tahun mendatang.

RUU PKS akan menjadi salah satu fokus untuk didorong oleh Kementerian PPPA ke depannya.

Yohana Yembise resmi menyerahkan kursi Menteri PPPA ke I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pemerintahan Jokowi harus membenahi KPPPA, salah satunya dengan menunjuk menteri yang tepat. KPPPA pun harus mengevaluasi kinerja mereka selama lima tahun terakhir.

Pembahasan terkait definisi kekerasan dalam RUU PKS disebut sudah mendapatkan titik temu antara DPR RI, Kementerian PPA, Komnas Perempuan, dan lembaga lainnya.

Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila untuk Indonesia maju membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian PPPA menyebut anak-anak dapat menjadi korban dari demonstrasi dan juga dikhawatirkan meniru tindakan anarkistis saat demo di Papua dan Manokwari, Papua Barat.

KPAI menyatakan Kementerian PPPA membuka kemungkinan mengkaji ulang status Kota Layak Anak daerah-daerah yang menjadi tuan rumah seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. 

KPAI mengakui ada kemungkinan upaya hukum dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran aturan dalam seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019. Namun, opsi tersebut belum dibahas. 

KPAI dan Kementerian PPPA akan mengundang sejumlah kepala daerah untuk berkoordinasi soal penghentian kegiatan seleksi Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2019.