Indeks Kementerian Keuangan

Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja APBN sampai 12 Desember 2023 mencatatkan defisit Rp35 triliun. Apa penyebabnya?

Pemerintah mengatur upaya proses penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Apa saja syaratnya?

Yustinus Prastowo memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen masih berlaku dengan ketentuan bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Kemenkeu memberikan insentif fiskal sebesar Rp4 triliun kapada pemerintah daerah berprestasi.

Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan harus direncanakan lebih baik lagi.

Sri Mulyani Indrawati sudah mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga Agustus 2023.

Eko Darmanto merupakan tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

KPK tengah mengusut aliran uang terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang menjerat eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Pemerintah menyiapkan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan di daerah pada 2024.

Pembiayaan utang pada 2023 diproyeksi lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp696,3 triliun.

Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5 persen sampai 5,02 persen pada semester I-2023.

Status Andhi Pramono masih tercatat sebagai ASN Bea Cukai Kementerian Keuangan meski sudah ditetapkan tersangka gratifikasi dan kasus dugaan TPPU oleh KPK.

Sebanyak 118 pelaku usaha telah menerima Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) hingga per Maret 2023.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 60/PMK.010/2023 terkait penyediaan rumah subsidi.

Kemenkeu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan pengadilan pajak ke Mahkamah Konstitusi (MA).

Sri Mulyani menekankan, dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Kementerian Keuangan menargetkan aturan pengenaan pajak natura akan terbit pada bulan depan atau Juni 2023 mendatang.

Satgas TPPU yang dibentuk Mahfud MD dkk dinilai semestinya melibatkan pihak independen di luar pemerintahan.

Fitur baru itu memudahkan masyarakat saat lupa Electronic Filling Identification Number (EFIN) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.