Indeks Kementerian Kesehatan

Empat tergugat kasus gangguan ginjal akut kembali mangkir dari agenda sidang yang telah dijadwalkan hari ini.

BPOM mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan.

Wamenkes menyebut SatuSehat akan menyatukan data dari berbagai stakeholder, dan menjadi one-stop-service untuk catatan kesehatan setiap orang.

Dari hasil serosurvei per Januari 2023, Kemenkes menyebut proporsi penduduk dengan kadar imunitas dari penularan SARS-CoV-2 naik dari 98,5 ke 99 persen.

Sebanyak 710 kasus dilaporkan berasal dari Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, dengan enam kasus kematian.

Kemenkes melaporkan kasus campak pada 2022 mencapai 3.341 tersebar di 223 Kabupaten/Kota.

Kemenkes menyebut perlu adanya diskusi lintas sektor untuk membahas legalisasi ganja medis.

Angka tersebut turun 2,8% dari tahun sebelumnya 2021 yakni 24,4%.

Hasil tracing tiga kontak erat dengan pasien COVID-19 Kraken dilaporkan negatif.

Menkes Budi Gunadi akui, seperti halnya KLB polio, kenaikan kasus campak akibat pemerintah terlalu fokus pada vaksinasi COVID-19.

Campak harus diwaspadai karena bisa menyebabkan komplikasi seperti bronkitis dan radang paru-paru.

Sidang gugatan class action gangguan ginjal akut pada anak ditunda hingga 7 Februari 2023 mendatang.

Tergugat PT Universal Pharmaceutical, CV Mega Integra, PT Logicom, CV Budiarta, PT Megasetia, CV Samudra Chemical tak hadir dalam sidang perdana.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan belum ada anak-anak atau orang dewasa yang terkonfirmasi keracunan chiki ngebul di wilayahnya.

Kemkes menerbitkan surat edaran tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair pada Produk Pangan Siap Saji untuk cegah keracunan pangan.

Kemenkes sudah menerima laporan keracunan pangan akibat konsumsi jajanan cemilan berasap nitrogen atau Chiki ngebul di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menkes sebut Jokowi minta agar kabupaten/kota didorong pakai SPBE dalam penanganan stunting seperti di Sumedang.

Pemerintah masih mempertimbangkan vaksin COVID-19 berbayar atau melalui program pemerintah mengingat anggaran COVID-19 tak lagi dialokasikan pada 2023.

Masyarakat diminta tetap waspada karena masih bisa terjadi subvarian baru dan memicu lonjakan kasus.

Pemerintah pada 2023 diminta mulai memperhatikan penyakit tidak menular seperti stroke, kanker, hingga stunting.