Indeks Kementerian Esdm

Bahlil menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian karena ingin mendapat asas keadilan dalam pemberian subsidi BBM bagi masyarakat.

Bahlil menekankan pemerintah berniat mendorong energi terbarukan, tetapi tak ingin membebani negara.

Ketiga skema tersebut antara lain seluruh subsidi berubah jadi BLT, sebagian subsidi menjadi BLT atau pemberian subsidi dengan kenaikan harga barang.

Kementerian ESDM akan membatasi pergerakan penambang tanpa izin yang mengacu pada tiga pilar utama, yakni digitalisasi, formalisasi, dan penegakan hukum.

Prabowo Subianto menyetujui membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.

Bahlil mengusulkan tidak mengubah subsidi LPG 3 kg ke Presiden Prabowo karena berkaitan dengan konsumsi rumah tangga dan UMKM.

Pemerintah mendorong pengembangan B50 dan B60 untuk pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam BBM.

Kementerian ESDM mencabut izin 9 industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

Jokowi juga memuji tekad Bahlil yang terus mendesaknya agar kenaikan tukin itu segera disetujui olehnya.

Cadangan nikel di Indonesia mulai menipis, sehingga dibutuhkan proses eksplorasi demi menambah cadangan nikel nasional.

Penetapan tarif listrik juga mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro. Simak rinciannya.

Kementerian ESDM menilai potensi energi angin di Indonesia dapat mencapai 154,6 GW.

Sebanyak 774,27 kilogram emas dan 937,7 kg perak berhasil dikeruk oleh WN Cina secara ilegal.

Penyidik Bareskrim Polri menyatakan telah melakukan koordinasi dengan BPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan.

Bahlil mengatakan saat ini ada ratusan izin yang harus diurus saat investor ingin berinvestasi migas.

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, draf final RPP KEN disetorkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Kementerian ESDM juga menyiapkan antisipasi terhadap dampak pemensiunan dini 13 PLTU tersebut.

Program bagi-bagi rice cooker juga telah disetujui Kementerian Keuangan dengan kucuran anggaran Rp182 miliar.

Kebijakan ini diambil seiring dengan perkembangan model bisnis saat ini.

Sekjen KemenESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan pemberi izin tambang untuk ormas keagamaan diserahkan ke BKPM sementara pengawasan ditangani Kementerian ESDM.