Indeks Kemenkumham

Informasi tentang jenis dan bobot tes SKB CPNS Kemenkumham 2024 perlu dipelajari karena dua hal ini mempengaruhi hasil seleksi. Berikut infonya.

Berikut adalah dua cara untuk mengecek pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 Kemenkumham, melalui laman SSCASN BKN dan link instansi Kemenkumham.

Kunci keberhasilan pembinaan di luar lapas perlu dibersamai dengan upaya menekan arus pemenjaraan.

Pelamar CPNS 2024 di lingkungan Kemenkumham wajib memenuhi kriteria tertentu agar bisa lulus SKD. Berikut informasinya.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham memiliki aturan dan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Berikut selengkapnya.

Link unduh titik lokasi SKD CPNS Kemenkumham 2024 dapat dipantau peserta jelang pelaksanaan tes. Simak jadwal, mekanisme, dan ketentuan.

Berikut adalah contoh Surat Lamaran PPPK Kemenkumham 2024 yang dapat dijadikan acuan dalam menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran PPPK.

Berikut ini link PDF untuk melihat hasil sanggah CPNS 2024 Kemenkumham dan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan.

Silmy Karim menjelaskan soal penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum.

Informasi mengenai nilai ambang batas atau passing grade SKD CPNS Kemenkumham 2024. Ketahui tahapan seleksi dan sistem kelulusannya.

Mengenal sosok Irjen Pol Nico Afinta, polemik, dan tugas jabatan barunya, usai dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Hukum dan HAM.

Urgensi revisi UU SPPA ini berkaitan dengan tren peningkatan anak berkonflik dengan hukum (ABH) di tanah air.

Lukman Edy menilai PKB sedang dirundung konflik internal sehingga tak seharusnya menggelar muktamar.

Suparatman sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Selain desain, keunggulan lain yang menjadi perhatian utama Kemenkumham adalah keamanan.

Larangan berhijab terhadap anggota Paskibraka telah menimbulkan kecurigaan publik dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila.

Besaran pengurangan masa pidana bagi anak binaan bervariasi, mulai dari 1 hingga 6 bulan.

Saat ini ASN tersebut sedang dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.

Total 157.366 orang mendapat Remisi Khusus I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat Remisi Khusus II (langsung bebas).