Indeks Kemenkeu

"Di negara lain orang lebih suka ngomong populis aja, jangan ngomong utang deh," ujar Sri Mulyani.

Sepuluh kabupaten dan kota memberikan uang hingga miliaran rupiah pada dua pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo dan Rifa Surya.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa perbaikan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) baru akan terlihat dalam kuartal IV/2018.

Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas terkait Pajak, PNBP dan Bea Cukai.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim capaian inflasi  ari awal Januari hingga Agustus 2018 mencapai 2,13 persen.

"Saya sampaikan tadi ada yang sudah dapat WTP, tapi jumlah pejabat Pemda yang dijadikan tersangka masih cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengerem laju impor 900 komoditas konsumsi akan segera diterbitkan.

Kemenkeu merilis aplikasi PPID untuk menyediakan informasi keuangan negara yang akurat dan disampaikan sesuai konteks.

Kemenkeu rencananya akan menentukan besaran tarif cukai hasil tembakau pada akhir September atau awal Oktober 2018 mendatang.

Bank BJB Syariah ditunjuk oleh Kemenkeu RI sebagai bank persepsi yang bisa melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Selain memeriksa Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu hari ini, KPK pun turut memeriksa seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Yusrizal dan tiga orang pihak swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa defisit tersebut di luar perkiraan banyak orang.

“Daerah yang sudah memiliki anggaran berlebih untuk membayar tunjangan guru, maka daerah itu tidak akan diberikan lagi karena mereka sudah punya kelebihan anggarannya,” ujar Sri Mulyani.

Salah satu tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan menurut Inderf adalah stagnasi dari kinerja industri pengolahan non-migas yang merupakan penopang utama atau prime mover perekonomian.

Jumlah dan kekayaan orang kaya terus meningkat, tapi penerimaan pajak dari mereka masih tipis.

Mengacu pada pasal 15 dari UU yang baru, Menkeu memang memiliki sejumlah kewenangan dalam pengelolaan PNBP.

DPR RI telah menyetujui ruu tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN menjadi UU.

Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong mengatakan telah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp200 miliar per tahun.

“Kami bertanggung jawab untuk menjaga utang dengan hati-hati. Bukan berarti kami banting setir, karena kami juga menjaga agar perekonomian tetap stabil,” kata Menkeu Sri Mulyani.

"Kalau tahun ini kita perkirakan 2,19 persen, kemungkinan defisit akan di 2,12 persen. Ini kami sudah memperhitungkan kenaikan subsidi BBM," kata Sri Mulyani.