Indeks Kemenkeu

Pemerintah memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor atas produk sawit hingga 31 Oktober 2022.

Kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus menambah optimisme pertumbuhan yang lebih baik hingga akhir tahun.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim, Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya cukup cepat dan cukup tinggi.

Kemenkeu optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 bisa tumbuh di atas 5 persen secara tahunan.

Ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.

Pengadilan Pajak membuka rekrutmen untuk calon Hakim Pengadilan Pajak dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022.

Said Abdullah mengapresiasi pemerintah yang menurunkan rasio utang ke level 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tahun ini akan membebani APBN 2023.

Apkasi mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang ingin memisahkan kewajiban pembayaran pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung proses pembahasan lanjutan terkait pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang digagas DPR.

Kementerian Keuangan berencana membentuk lembaga dana pensiun yang khusus mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemenkeu memastikan pejabat negara sekelas menteri tetap akan mendapatkan dana pensiun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980.

Kemenkeu mengeluhkan anggaran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang sampai saat ini masih dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Kemenkeu akan menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp2,49 triliun.

Kemenkeu buka-bukaan alasan ingin mengubah skema pembayaran pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri. Salah satunya karena peningkatan jumlah pensiun.

Pemberian tambahan bantuan sosial, disebut-sebut menjadi sinyal pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Isa Rachmatarwata menjamin, APBN masih sanggup membiayai pensiunan PNS, TNI, dan Polri, meskipun tidak ada lembaga pengelola dana pensiunan.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi energi sebesar Rp502 triliun, setidaknya pemerintah bisa membangun rumah sakit (RS) sebanyak 3.333.

Pemerintah masih mensubsidi BBM jenis Pertamax tahun ini. Padahal BBM dengan RON 92 itu bukan menjadi bahan bakar penugasan atau tidak subsidi.