Indeks Kemenkeu

KPK menelusuri bisnis kursus bahasa asing milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).

Suryo Utomo mencatat, sebanyak 58,2 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, meski secara penerimaan positif, namun pertumbuhan penerimaan pajak dari Januari-Juli 2023 hanya sebesar 7,8 persen.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen pada kuartal II-2023 dalam posisi cukup baik.

Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus mencapai Rp153,5 triliun sampai dengan Juli 2023.

Kemenkeu merilis aturan baru tarif ekspor mineral logam. Aturan ini dinilai sebagai sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan tambang di Indonesia.

Kemenkeu merilis aturan baru terkait tarif bea keluar, salah satunya untuk produk hasil olahan mineral logam.

Kemenkeu mencatat posisi utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023. Posisi utang ini dinilai masih aman.

Batalnya penerapan cukai minuman berpemanis tahun ini berpotensi memperbesar risiko kesehatan yang dialami masyarakat di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah 260 pos tarif baru sektor komoditas yang wajib menyetorkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ke negara.

Bea dan Cukai akan mengenakan sanksi penangguhan pelayanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BI dan OJK.

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.805,19 triliun hingga Juni atau semester I-2023.

Pemerintah masih terus menggodok aturan turunan sebelum menerapkan cukai minuman berpemanis.

Kemenkeu catat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp102,38 triliun pada Januari-Juni atau semester I-2023.

Kemenkeu mencatat jumlah pokok lelang sejak 2016 hingga 2022 naik dari sekitar Rp12 triliun meningkat hingga Rp35 triliun.

Kemenkeu menyederhanakan jenis dan tarif PNBP untuk sektor pertanian sebelumnya,  memiliki 5.706 tarif kini menjadi 526 tarif.

Tarif uang dikenakan sampai dengan Rp0 atau nol persen. Alasannya, pemerintah ingin
memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat.

Kemenkeu menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir tahun mencapai Rp515,8 triliun.

Kemenkeu membuka peluang mengeliminasi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dihapus dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kemenkeu mencatat total piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian atau Lembaga (KL) mencapai Rp27,64 triliun hingga per 30 Juni 2023.