Indeks Kemenkeu

Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi persentase bagi hasil atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Sri Mulyani mengatakan, tindakan korupsi merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah negara berada dalam kondisi middle income trap.

Kebijakan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan berpotensi mempengaruhi ekonomi dan tingkat inflasi.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kecewa dengan Kemenkeu yang tidak menjelaskan dengan rinci terkait dana bagi hasil (DBH) yang diterima tidak sesuai.

Pemerintah diminta serius menyikapi fenomena diskrepansi data yang sering terjadi di setiap kementerian/lembaga.

Yon Arsal mengatakan, penurunan harga komoditas termasuk harga CPO yang menjadi andalan ekspor Indonesia, akan menjadi tantangan penerimaan pajak 2023.

Kementerian PUPR mengibahkan barang milik negara (BMN) senilai Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 2.109 debitur yang telah menyelesaikan utang ke negara.

Pendataan barang milik negara (BMN) akan dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah itu.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun akan difokuskan untuk beberapa agenda penting.

Hingga akhir November 2022, pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pengaturan tarif CHT untuk 2023 dan 2024.

Kemenkeu melaporkan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai sebanyak 16,82 juta Wajib Pajak (WP) per 24 November 2022.

Suahasil Nazara menegaskan, Indonesia akan tetap melanjutkan kegiatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) demi mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang melanda Tanah Air saat ini.

Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2022 menurun 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu menjadi Rp506 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2022.

Belanja negara baru terserap Rp2.351,1 triliun hingga Oktober 2022. Angka itu mencapai 75,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.106,4 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp280,7 triliun hingga 18 November 2022.

Sri Mulyani mewaspadai, penurunan PMI Manufaktur Indonesia dari September 2022 yang berada di level 53,7 menjadi 51,8 di Oktober 2022.

Realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) reguler mencapai Rp333,8 triliun per 31 Oktober 2022.