Indeks Kemenkes

Dengan hadirnya IRL, maka pemberian imunisasi tidak akan berhenti ketika usia bayi mencapai 11 bulan saja, tetapi bisa berlanjut hingga SD. 

Maxi mengatakan sudah melakukan sosialisasi dengan beberapa bidang kedokteran dan mereka menyatakan mendukung agar program tersebut tetap berjalan namun dengan perubahan yang disepakati.

Sampai dengan akhir 2018, Usman mengaku sudah 2039 dokter spesialis yang terdistribusi berkat program WKDS tersebut.

Kemenkes bersama Kemenristekdikti sudah sepakat untuk mengendalikan lulusan dokter pada Fakultas Kedokteran yang ada saat ini dengan cara memberlakukan sistem kuota.

Usman mengatakan, target tersebut akan dicapai melalui program unggulan pemerintah bernama Nusantara Sehat.

Program Nusantara Sehat digelar Kemenkes untuk menyelesaikan persoalan ketidakmerataan tenaga medis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bappenas menyampaikan telah terjadi pergeseran beban penyakit dari penyakit menular (PM) ke penyakit tidak menular (PTM), yang disebabkan oleh transisi demografi dan epidemiologi yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menyusun RPJMN 2020-2024 dan Bappenas kembali akan merancang untuk menentukan arah pembangunan ke depan.

Kemenkes menyatakan belum menetapkan jenis pelayanan apa saja yang termasuk dalam urun biaya, karena belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai layanan yang berpotensi penyalahgunaan.

Pemerintah Indonesia masih juga belum serius membahas pengendalian tembakau, menurut aktivis Koalisi Warga Untuk Jakarta Bebas Asap Rokok, Abdillah Ahsan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan agar harga rokok di Indonesia dinaikkan untuk mengendalikan konsumsi rokok pada anak muda.

Kemenkes belum mengetahui alasan ratifikasi Pengendalian Produk Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia masih terhambat.

Berdasar hasi rapat IKABDI dan Kemenkes, pemberian terapi obat Bevacizumab dan Cetuximab bagi penyintas kanker kolorektal metastatik akan tetap dijamin BPJS Kesehatan dengan syarat tertentu. 

Menkes Nilai Moeloek menyatakan keputusan akhir mengenai nasib 2 obat kolorektal (usus besar) di program JKN masih menunggu hasil kajian IKABDI.  

Selama penundaan keputusan menteri soal pencabutan 2 obat kanker kolorektal, Kementerian Kesehatan bersama ahli mengkaji penggunaan obat.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono menyebutkan, persoalan kesehatan jiwa perlu dianggap serius.

Menkes Nila Moeloek meresmikan ruang rawat inap khusus pasien kanker remaja pertama di RS Kanker Dharmais, Jakarta pada Rabu (27/2/2019).

Petugas medis di puskesmas telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan untuk mengidentifikasi korban kekerasan seksual.

Budi mengatakan kebijakan ini ditentukan oleh Kemenkes, sedangkan BPJS Kesehatan hanya sebagai operator.

Ketua Umum PDIB James Allan Rarung menyayangkan pembentukan tim HTA, yang menghasilkan putusan dua obat kanker kolorektal tak lagi ditanggung BPJS, ini tidak melibatkan dokter yang kompeten.