Indeks Kemendagri

Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang terduga pelaku perusakan dan kerusuhan di Kantor Kemendagri sebagai tersangka.

Tjahjo merasa penyerangan kantor kemendagri sebagai penghinaan terhadap dirinya.

Fadli Zon meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa dalam Pilkada agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Penyerangan kantor Kementerian Dalam Negeri harus dipandang sebagai kejahatan serius.

Pilkada serentak 2017 menghasilkan banyak konflik hingga tindakan kekerasan seperti yang terjadi di kantor Kemendagri.

Massa menyerang kantor Kementrian Dalam Negeri Gedung E, Jakarta.

Penunjukan Plt Bupati Kutai Kartanegara oleh Awang Faroek berdasarkan surat Mendagri Nomor 131.64/4709/SD, tanggal 6 Oktober 2017.

Risiko korupsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa semakin meningkat jelang Pilkada serentak 2018.

Nonton bareng film G30S/PKI yang dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di satuan-satuan TNI tak perlu diperdebatkan lagi.

“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film," kata Tjahjo.

Ombudsman RI mendesak IPDN melakukan revolusi kurikulum untuk mencegah kasus kekerasan di kalangan peserta didiknya terus berulang.

Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo hari ini menyampaikan pendapat dalam sidang permohonan uji materi atas penerbitan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 di MK.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pelaku aksi pemukulan terhadap seorang praja IPDN ditindak tegas.

Partai diminta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Namun, keinginan warga yang ingin aliran kepercayaan dicantumkan di KTP itu terbentur UU Adminduk.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan satu ormas lagi akan menyusul nasib HTI dan akan dibubarkan karena menganut prinsip anti-Pancasila. Kemendagri sudah mengantongi bukti kuat pelanggaran ormas itu.

Selama 2016, Kemendes PDTT telah menerima aduan penyelewengan sebanyak 932 pengaduan dengan kasus yang telah divonis sebanyak 67.

Ardian menilai permintaan staf ahli untuk anggota DPRD DKI Jakarta tidak tepat.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.

Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.