Indeks Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Lima jenis kekerasan yang dialami perempuan dari pasangannya meliputi kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas.

Perempuan dan anak perempuan masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi dan bahkan kekerasan.

Hingga pertengahan 2021, Polda Kalsel menangani 147 kasus kakerasan terhadap perempuan dan anak.

Penduduknya 100% perempuan yang mandiri mengurus pangan, ekonomi, keamanan, hingga infrastruktur.

Ada 26 kandidat perempuan yang memiliki program kerja untuk perempuan serta anak-anak.

Di Arab Saudi, cara perempuan berpakaian, berperilaku, bahkan bermusik diatur oleh pemerintah.

Budaya "impor istri" terjadi karena adanya krisis perempuan di beberapa negara. Krisis perempuan dipengaruhi oleh budaya serta pembunuhan bayi perempuan.

Komnas Perempuan mencatat ada 259.150 Kasus Kekerasan Ke Perempuan Selama 2016. Jumlah ini hanya hasil data di pengadilan agama dan laporan yang terjaring mitra lembaga ini di 34 provinsi.

Harus ada dorongan yang kuat agar praktik perkawinan anak di Indonesia bisa dihapuskan dan seruan ini menjadi penting agar anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang lebih berkualitas dengan tidak menjadi korban perkawinan di usia muda.

Kekerasan anak dan perempuan di Jatim meningkat sehingga layak dikatakan darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari pola pikir patriarkal yang menganggap posisi mereka inferior dibandingkan laki-laki. Bagaimana cara menanggulanginya?

Dalam kurun waktu tahun 2012-2015, Bareskrim Polri mencatat terdapat 861 kasus perdagangan orang atau human trafficking di mana lebih dari 70 persen korbannya merupakan perempuan dan anak, dengan modus operandi terbesar ialah ketenagakerjaan dan prostitusi.

Sosialisasi Kampanye Stop Narkoba, Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat Ibukota akan pentingnya menjaga keluarga dari ancaman narkoba, pornografi dan tindak kekerasan apa pun. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Banyaknya kasus kesehatan hingga kekerasan yang timbul dalam pernikahan dini membuat Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan atau "Women's Crisis Centre" Palembang, Sumatera Selatan, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang batas usia minimal pernikahan.

Isu perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat daerah. Melalui dengar pendapat masyarakat adat Papua, MenPPPA berharap agar persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan pula bersama tokoh adat setempat.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lampung masih saja terus terjadi dan disinyalir angkanya akan terus meningkat. Per 1 Mei 2016, berdasarkan data kasus ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, telah terjadi 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Enam dari 21 pemuda yang diduga sebagai pelaku perkosaan terhadap SR (12), yang merupakan salah satu siswi Sekolah Dasar (SD) ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak. Pelaku yang masih di bawah umur akan mendapat pendampingan secara khusus yakni pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. Pendampingan itu juga dilakukan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual semakin marak di Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan UU untuk memberikan perlindungan hukum. Sampai kapan? Undang-Undang yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual harus dibahas dan disahkan. Undang-undang itu di antaranya harus mengatur dan memberi jaminan pada para korban agar mereka berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menegaskan negara wajib meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).