Indeks Kejaksaan

Pada Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli lalu, Kejaksaan RI menyampaikan capaian kinerjanya sepanjang semester pertama tahun 2019

Kejaksaan menyatakan berkas perkara 75 tersangka kerusuhan 21-22 Mei sudah lengkap. Polisi juga telah melimpahkan mereka ke kejaksaan untuk segera disidangkan. 

ICW menilai, dugaan jatah khusus kejaksaan dan kepolisian untuk kursi pimpinan KPK itu terlihat dalam beberapa pernyataan pansel. 

Jaksa Agung, M. Prasetyo, bersikukuh kasus dugaan suap di Kejati DKI Jakarta akan ditangani oleh Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), T. Taufiqulhadi menuding KPK ingin mempermalukan kejaksaan.

Komisi III DPR RI menyatakan KPK seharusnya menyetujui permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani sendiri anak buahnya di Kejati DKI yang terjaring OTT.

ICJR menilai hal yang memberatkan ialah Bahar sejak awal tahu bahwa korban masih anak-anak, tapi penganiayaan itu dianggap sebagai memberi pelajaran terhadap korban.

Kuasa hukum Jokdri mengaku belum mengetahui jadwal sidang kliennya. Persidangan Jokdri akan segera digelar karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 

Polisi menyerahkan sembilan tersangka pemalsu materai kepada kejaksaan. Para pelaku akan segera menjalani persidangan. 

Ombudsman menemukan saluran informasi untuk masyarakat milik sejumlah instansi hukum masih lamban dalam merespons laporan atau keluhan publik, terutama yang berupa media sosial.   

Kejaksaan Agung menilai tiga berkas perkara kasus pengaturan skor dengan empat tersangka sudah lengkap atau P21. 

Kejagung memaparkan sejumlah prestasi Bayu Adhinugroho Arianto, putra Jaksa Agung M Prasetyo, sehingga jadi landasan promosi. Mulai menangkap buronan hingga jadikan Kejati Bali bebas korupsi.

Bayu Adhinugroho Arianto, anak Jaksa Agung, dipromosikan jadi Kajari Jakarta Barat. Dalam 4 tahun, ia empat kali mendapat rotasi jabatan.

“Orang Jampidum harus mundur. Bukan sekadar potensi konflik kepentingan, tapi potensi dia mengintervensi."

Pelimpahan kali ini merupakan pelimpahan tahap dua.

Kejari Depok masih menunggu kedatangan Buni Yani memenuhi panggilan eksekusi. Kejari belum memutuskan akan memanggil paksa Buni atau mengabulkan permohonan penundaan eksekusi. 

TNI dan kejaksaan sedang gencar merazia buku. Kurang dari sebulan, razia digelar di tiga kota. Buku yang disita ternyata hanya karena judul.

Razia buku menguntungkan Jokowi, meski tak ada instruksi apa-apa dari dia. Ini berguna untuk menangkis anggapan bahwa dia kader/simpatisan PKI.

Komnas HAM menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksanaan Agung.

MK sebetulnya telah melarang razia buku sejak 2010. Tapi ini terus diabaikan tentara dan dinormalisasi politikus.