Indeks Kebebasan Pers

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Menurut Dewan Pers, Meta dan Google selalu mengikuti proses diskusi di dalam rumusan pasal demi pasal di dalam Perpres Publisher Rights.

Perpres Publisher Rights disahkan oleh Presiden Jokowi pada Selasa (20/2/2024). Benarkah ancam kebebasan pers?

Menurut Jokowi, pembuatan Perpres ini untuk meminimalkan konten negatif yang dibuat para jurnalis. 

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.

Kapolda DIY sudah berganti sebanyak 21 kali, tapi pelaku dan aktor intelektual di balik tewasnya wartawan Udin belum terungkap hingga hari ini.

Empat warga Labuan Bajo dipanggil Polres Manggarai Barat dengan tuduhan penghasutan, sementara jurnalis dan media Floresa.co mendapat serangan digital.

Amnesty International mencatat sepanjang 2019-2022 mencatat ada 193 jurnalis yang jadi korban serangan fisik dan 22 jurnalis korban serangan digital.

"Mohon dengan sangat bapak presiden, jangan (KUHP baru) sekali-kali digunakan untuk memenjarakan wartawan. Ini aspirasi kami semua pak."

Biasanya pembungkaman jurnalis berupa penghalangan wartawan dalam melaksanakan profesinya, tapi kini penyerangan dalam bentuk digital.

Mabes Polri mengklaim kebebasan pers di Jawa Tengah berjalan baik meski ada penyamaran Iptu Umbaran sebagai kontributor TVRI.

AJI Mataram mengecam sikap arogansi perwira yang mengancam memenjarakan jurnalis dengan KUHP yang baru disahkan oleh DPR.

Dewan Pers menilai KUHP yang baru tidak hanya mengancam kemerdekaan pers, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam aksi peretasan ke kru Narasi TV. Mereka jugadesak aparat usut tuntas kasus ini.

Anies juga meminta, dalam menjalankan peran sebagai pilar demokrasi, media berpihak pada keadilan dan kepentingan umum.

RKUHP diklaim tidak membawa semangat overkriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi dan kegiatan pers.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Dewan Pers ingin penggugat menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan UU Pers. Apalagi penggugat belum menggunakan hak jawab.

Ade sebut gugatan perdata kepada 6 media di Makassar mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan yang diatur UU Pers.