Indeks Kasus Korupsi Laptop Chromebook

Ketiga perusahaan yang dibawa oleh Agustina Wilujeng tersebut tercatat sebagai pelaksana dari program pengadaan laptop Chromebook.

Dalam Permendikbud, Nadiem mengatur agar pengadaan laptop Chromebook bisa dikondisikan dan hanya bisa diikuti oleh sejumlah pihak tertentu.

Saksi bercerita bahwa eks Stafsus Jurist Tan sangat kuat di Kemendikbudristek karena bisa berkomunikasi informal dengan Nadiem saat menjadi Mendikbudristek.

Salah seorang pejabat di Kemendikbud mengatakan, mereka sudah mendapat evaluasi soal chromebook. Perangkat keras itu tak Bisa terhubung data Dapodik & UNBK.

Fiona meminta sejumlah perwakilan pejabat di internal Kemendikbudristek untuk menghentikan paparan terkait kebutuhan laboratorium komputer.

Poppy Dewi Puspitawati mengaku dicopot jabatannya oleh Mendikbudristekdikti 2019-2024, Nadiem Makarim akibat menolak kebijakan proyek pengadaan laptop.

Nadiem menegaskan dana Rp809 miliar dari Google adalah investasi ke GoTo sebelum menjabat menteri, Dia meminta Google membuka arsip untuk membantah dakwaan.

Alasan eksepsi Nadiem maupun kuasa hukum tentang daftar barang bukti maupun hasil audit BPKP dinilai tidak bisa jadi alassan pengehentian perkara.

Ira Puspadewi mengaku hadir di sidang sebagai rekan dari orang tua Nadiem Makarim.

Dakwaan terhadap Nadiem dinilai lembah dan hanya membuang waktu apabila dilanjutkan.

Google menekankan investasi pada entitas terkait Gojek tidak memiliki hubungan apa pun dengan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan. 

JPU mengatakan kewajiban utama membuktikan dakwaan tetap pada jaksa, menjadikannya sistem yang berimbang, bukan murni pembalikan beban pembuktian. 

Pesan dibacakan pengacaranya karena Nadiem tak diizinkan untuk menyampaikan pernyataan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kuasa hukum Nadiem keberatan atas permohonan penyitaan aset Nadiem karena jaksa belum bisa menunjukkan bukti korupsi yang mengalir ke kantong kliennya.

Roy menilai terdakwa Nadiem dan penasihat hukumnya tak dapat membedakan secara limitatif apa yang diatur dalam KUHAP saat menanggapi eksepsi Nadiem.

JPU menilai penggiringan opini publik tersebut berpotensi dapat memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dirjen Paudasmen, Gogot menolak permintaan tersebut karena Dapodik tergolong sebagai data pribadi.

Kadipenad, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan keberadaan tiga anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara.

Kewenangan Jurist Tan mencakup aspek vital, mulai dari penganggaran, SDM, hingga penyusunan regulasi di Kemendikbud Ristek.

Dodi pun mengaku bahwa tim kuasa hukum juga sempat terkejut dengan kehadiran aparat bersenjata di dalam ruang sidang.