Indeks Kasus Korupsi

Asep memastikan, hal tersebut akan dilakukan jika Muryanto kembali tidak menghadiri panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Asep menilai, hasil penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Ria tersebut akan menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ria.

KPK memastikan upaya penahanan dan pengumuman tersangka baru dilakukan setelah perhitungan kerugian negara di kasus korupsi kuota haji tambahan rampung.

Tahun 2024 terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, terkecil 5 tahun terakhir. Di saat bersamaan, potensi kerugian negara naik hampir 9 kali lipat.

Budi mengatakan, Hendi telah hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.41 WIB.

Dari total 32 kendaraan ini terdiri atas 25 unit mobil dan tujuh unit motor dan seluruh kendaraan diangkut di hari yang sama secara bergiliran.

Sri Purnomo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Putusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Budi juga tidak membantah bahwa penyidik masih menunggu keterangan dari Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, di kasus ini.

Saksi dipanggil adalah Direktur SDM dan Umum PT Perkapalan Kodja Bahari (DKB) 2012-2014 sekaligus Direktur Utama PT DKB 2014-2015, Tjahyadi D P Manulang.

Namun, Budi mengatakan, penyidik masih fokus untuk mendalami dan menganalisis keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya.

Abdul mengatakan, PBNU kerap kali disebut dalam korupsi Haji karena beberapa sosok yang berkaitan dengan kasus ini terafiliasi dengan PBNU dan merugikan NU.

Namun, Ria Norsan membantah ada barang bukti yang disita oleh KPK saat melakukan penggeledahan di rumahnya.

Kejati DIY menetapkan Eka Suryo Prihantoro jadi tersangka korupsi pengadaan layanan bandwidth internet 2022-2024 dan sewa colocation DRC 2023-2025.

Penyidik KPK mendalami apakah pertemuan tersebut terjadi sebelum atau sesudah adanya Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.

Asep juga mengatakan, uang yang diserahkan ke KPK oleh Khalid merupakan uang yang dikembalikan dari seseorang pihak Kemenag kepada Khalid.

Asep mengatakan, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap praktik jual-beli dan aliran uang dalam perkara haji.

Asep mengatakan, penerapan pasal TPPU akan dilakukan jika telah ditemukan kecukupan bukti dalam penanganan perkara.

Asep mengatakan, pengumpul hasil korupsi tidak dari satu orang, melainkan himpunan seperti asosiasi travel yang diserahkan bertingkat ke pejabat Kemenag

Asep beralasan, KPK tak langsung menetapkan tersangka demi menghindari praperadilan sehingga menggunakan Sprindik umum.

Di tempat tertutup tersebut, Menas menyerahkan uang muka Rp9,8 miliar kepada eks Sekretaris MA Hasbi Hasan untuk mengurus lima perkara di MA pada 2021 lalu.