Indeks Kasus Korupsi

Kasus Korupsi RSUD, KPK Sebut Bupati Koltim Minta Fee Rp9 Miliar
KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Korupsi Proyek RSUD
KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.

KPK Sebut 2 Tersangka Terima Uang Korupsi CSR BI-OJK Miliaran
KPK mengatakan Satori menerima Rp15,86 miliar & Heri mendapat Rp12,52 miliar dari kasus korupsi dana CSR BI-OJK.

Yaqut Terima Kasih ke KPK Bisa Klarifikasi Penambahan Kuota Haji
Yaqut mengaku sangat senang diberi kesempatan menjalani pemeriksaan ini karena dapat menjelaskan mengenai bagaimana kuota haji ditetapkan.

KPK Tetapkan 2 Legislator Jadi Tersangka Korupsi CSR BI-OJK
Asep mengaku, penyidik sudah meyakini ada dua tersangka di kasus korupsi CSR BI-OJK, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain di kasus ini.

KPK Ungkap Upaya Pencarian 5 DPO Dari Harun Masiku Hingga Tannos
Asep mengatakan, khusus Harun Masiku, penyidik mengejar hingga ke luar kota sementara itu KPK menunggu putusan ekstradisi untuk tersangka Paulus Tannos.

KPK Tahan Eks Dirut Hutama Karya soal Korupsi Tol Trans Sumatra
KPK juga menahan eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya, M Rizal Sujipto, serta menetapkan PT STJ sebagai tersangka korporasi.

Kejagung: Pihak Terafiliasi Riza Chalid Mangkir Panggilan 3 Kali
Pihak terafiliasi ini diketahui sebagai orang yang digunakan oleh tersangka Riza Chalid untuk menyembunyikan mobil yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Menkum Harap Tanos Sukarela Kembali ke Indonesia: Itu Jentelmen
Apabila memang Paulus Tannos tidak mau kembali ke tanah air secara sukarela, pemerintah akan menunggu persidangan permohonan ekstradisi di Singapura.

Eks Ketua PN Surabaya Rudi Minta Maaf ke MA, Minta Divonis Bebas
Rudi berharap mendapat kesempatan kedua dan memperbaiki diri meski mengeklaim tetap bertanggung jawab atas aksinya di kasus suap vonis Ronald Tannur.

KPK Periksa Direktur PT Qualita Indonesia Terkait Pengadaan EDC
Budi mengatakan, Lea telah hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 08.57 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

PT DKI Perberat Hukuman Eks Pejabat Kemenkes Jadi 4 Tahun Bui
Hukuman Budi Sylvana selaku eks Kepala Pusat Krisis Kemenkes ditambah satu tahun oleh majelis hakim di kasus korupsi pengadaan APD COVID-19.

Hasto Dapat Amnesti, KPK Tetap Buru Harun Masiku
KPK mengakui pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto berdampak pada proses hukum kasus Harun Masiku secara umum. KPK akan melakukan kajian mendalam.

Kontroversi Abolisi Tom Lembong: Hukum atau Kepentingan?
Abolisi Tom Lembong menuai kritik. Pakar nilai keputusan Prabowo politis & lemahkan pemberantasan korupsi, meski dalihnya rekonsiliasi.

Yusril: Amnesti-Abolisi Buat Hasto & Tom Bebas Tuntutan Hukum
Yusril menegaskan, Presiden Prabowo telah melaksanakan proses pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPK akan Minta Keterangan Pihak Google soal Kasus Google Cloud
Asep menyebut, para pihak yang dinilai relevan dan mengetahui pengadaan Google Cloud akan dipanggil guna memperjelas duduk perkara.

KPK Fokus Periksa Stafsus Sebelum Nadiem di Kasus Google Cloud
Asep memastikan akan memeriksa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tetapi belum menjelaskan kapan waktu pemeriksaan Nadiem di kasus korupsi Google Cloud.

Kejagung Sebut Belum Terima Keppres Abolisi untuk Tom Lembong
Sutikno memastikan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong menghentikan seluruh proses hukum yang berjalan berkaitan Tom Lembong, termasuk upaya banding.

TII Khawatir Abolisi & Amnesti Jadi Alat Bebaskan Tokoh Koruptor
Bagus meminta Presiden Prabowo dan DPR RI menjelaskan secara publik secara benderang urgensi pengambilan keputusan amnesti dan abolisi.

DPR: Presiden Tak Intervensi Aparat Hukum Beri Abolisi & Amnesti
Habiburokhman menyinggung presiden sebelumnya dari era Habibie hingga Jokowi pernah menggunakan hak prerogatif grasi, amnesti maupun abolisi.
Masuk tirto.id






