Indeks Kasus Gratifikasi

KPK menerima 94 laporan gratifikasi hingga Senin (10/6/2019) yang berkaitan penerimaan penyelenggara negara selama perayaan Idul Fitri 1440 H.

Bupati Mojokerto non-aktif Mustofa Kamal Pasa akan diperiksa penyidik KPK, Rabu (15/5/2019).

KPK mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait Hari Raya Lebaran.

Setelah mengkaji hasil penggeledahan di kantor Kemendag, KPK akan memanggil Enggartiasto Lukita jika penyidik membutuhkan keterangan dari menteri perdagangan tersebut. 

KPK menyatakan sudah mengidentifikasi "pihak lain" yang turut memberikan suap dan gratifikasi kepada Bowo Sidik Pangarso.

Penyelesaian berkas perkara kasus suap eks atase TKI KBRI di Singapura, ARM masih menunggu hasil sidang tiga pelaku penyuapan. Ketiganya adalah warga negara Singapura. 

KPK mencekal dua saksi dalam kasus gratifikasi Eni Saragih untuk bepergian ke luar negeri.

Pengakuan Dedi Mulyadi yang menyebut memberikan uang kepada orang dekat Nasir Djamil membuat KPK mencermati kasus gratifikasi Irwandi Yusuf lebih cermat.

Tanpa fee 8 persen, kontraktor tak bisa dapat proyek di Aceh meski mengikuti tender. 

KPK menyebutkan, penerima gratifikasi seks bisa dijerat pidana dan termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Pemprov DKI instansi pelapor gratifikasi ke KPK yang terbanyak kedua setelah Kemenkeu. Ke depan, Anies mengatakan akan memperbaiki lagi sistem pendataan laporan dan aduan kasus gratifikasi. 

"Tadi lihat saja [dia] pucat, dan memang dia sesak napas. Sudah dilaporkan JPU kepada hakim tadi"

KPK membantah pernyataan Irwandi Yusuf dengan menyerahkan 42 bukti ke praperadilan, beserta keterangan ahli.

Pemeriksaan saksi akan dilakukan di dua tempat, yakni di kantor Polresta Malang dan kantor Polres Malang.

KPK menyatakan kasus ini sudah masuk pada tahap penyidikan dan sudah ada tersangka.

KPK menyita sejumlah dokumen dari empat lokasi di Kota Malang dan Kabupaten Malang.

KPK masih enggan menerangkan soal kasus yang melatarbelakangi penggeledahan ini.

Hingga 31 Agustus 2018, KPK telah menerima sebanyak 1.534 laporan gratifikasi, baik melalui laporan langsung maupun gratifikasi online.

Anggota DPRD Sumut, Tahan Manahan Panggabean mengaku telah mengembalikan sejumlah uang gratifikasi ke negara.

Majelis hakim menyatakan Rita dan Khairudin terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110 miliar selama Juni 2010 hingga Agustus 2017.