Indeks Kasus Gangguan Ginjal Akut

Setahun berlalu, proses hukum kasus gangguan ginjal akut terus berlarut. Hingga saat ini, korban belum mendapat bantuan maupun santunan dari pemerintah.

Korban anak gangguan ginjal akut belum sepenuhnya pulih. Mereka masih terus rawat sejalan selama setahun ke belakang. Kasus ini, sejatinya belum selesai.

Pihak tergugat kompak menyampaikan tak miliki kewenangan untuk membayarkan uang kompensasi terhadap korban pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut.

Menurut Ombudsman, GGAPA dilatarbelakangi oleh minimnya peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian faktor risiko melalui fungsi surveilans.

"Anak kami lumpuh, ada yang tidak bisa dengar, ada yang tidak bisa lihat, ada yang seperti bayi lagi bahkan, tolong mereka tidak sama, tolong dikhususkan."

Respons negara dalam menangani korban gangguan ginjal akut pada anak dinilai masih dibumbui ego sektoral bahkan terkesan lepas tanggung jawab.

Kemenkes menyampaikan hanya RS pemerintah di DKI Jakarta dan RS vertikal yang bisa menangani pasien ginjal akut.

Pemanggilan Kepala BPOM DKI Jakarta bermaksud untuk menjelaskan terkait proses pengawasan bahan baku pada pedagang farmasi.

Berdasarkan keterangan polisi, obat yang dikonsumsi korban antara lain vaksin saat imunisasi dan obat sirop paracetamol drop.

Dua kasus baru ini muncul tak sampai tiga bulan usai Menkes Budi mengumumkan gelombang kasus gangguan ginjal telah selesai.

Empat tergugat kasus gangguan ginjal akut kembali mangkir dari agenda sidang yang telah dijadwalkan hari ini.

PT Pharos Indonesia melakukan pemeriksaan ulang keamanan produk di laboratorium internal.

Dittipidter Bareskrim menelusuri jenis obat dan makanan yang dikonsumsi pasien, meminta keterangan orang tua dan juga pengambilan sampel.

Korporasi PT Afi Farma jadi tersangka di kasus ginjal akut akibat cemaran EG dan DG berlebih. Saat ini berkas perkara tersebut telah diserahkan ke jaksa.

Sidang gugatan class action gangguan ginjal akut pada anak ditunda hingga 7 Februari 2023 mendatang.

Tergugat PT Universal Pharmaceutical, CV Mega Integra, PT Logicom, CV Budiarta, PT Megasetia, CV Samudra Chemical tak hadir dalam sidang perdana.

Ombudsman menyebut BPOM lalai dalam melakukan pengawasan obat sirop mengandung EG & DEG di atas ambang batas sehingga terdistribusi & dikonsumsi anak-anak.

Menkes terbukti maladministrasi karena belum menetapkan GGAPA pada anak sebagai KLB sehingga berdampak pada pasifnya respons pemerintah dalam tangani GGAPA.

TPF BPKN menyebut penindakan terhadap industri farmasi dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak oleh penegak hukum tidak transparan.

Keluarga korban gangguan ginjal akut telah mencari keadilan setelah anak yang dicintainya meninggal dunia. Mereka menyambangi Bareskrim hingga Komnas HAM.