Indeks Kasus Bupati Langkat

Komnas HAM memandang putusan bebas eks Bupati Langkat sangat bertolak belakang dari komitmen pemerintah memberantas TPPO.

Menurut Jubir KPK, uang senilai Rp22 M itu tersimpan pada rekening atas nama tersangka di sebuah bank umum daerah yang telah diblokir oleh KPK sejak 2022.

Kali ini Terbit Rencana Perangin Angin disangkakan melanggar Pasal 12B dan Pasal 12i UU Tindak Pidana Korupsi.

Muara Perangin Angin divonis hukuman penjara 2,5 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia terbukti menyuap Bupati Langkat Rp572 juta.

Muara diduga telah menyuap Terbit Rencana Perangin Angin untuk mendapatkan proyek di lingkungan Kabupaten Langkat.

Ali mengatakan fasilitas pemeriksaan oleh KPK sebagai bentuk koordinasi dan sinergi antar penegak hukum.

Agenda sidang perdana Bupati Langkat nonaktif yakni pembacaan surat dakwaan.

Muara Perangin Angin diduga telah menyuap Terbit Rencana Perangin Angin untuk mendapatkan proyek di lingkungan Kabupaten Langkat.

'Daftar pengantin' adalah kode berisi catatan paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat hingga nama-nama perusahaan yang akan ditunjuk Terbit Perangin Angin.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sebut apabila ada bukti-bukti baru, terkait keterlibatan seseorang, akan ditindak sesuai fakta hukum.

Anak Bupati Langkat ditahan bersama tujuh tersangka kasus kerangkeng manusia usai menjalani pemeriksaan sejak Jumat 25 Maret 2022 sore.

Kerangkeng manusia yang dibangun pada 2010 oleh Terbit Rencana Perangin-angin untuk pembinaan ormas.

Salah satu bentuk penyiksaan yang ditemukan Komnas HAM adalah perintah untuk bergelantungan seperti monyet atau istilahnya ‘gantung monyet’.

Anggota TNI dan polisi yang diduga terlibat berperan melatih fisik dan menganiaya para penghuni kerangkeng.

Polda Sumatra Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Keempat saksi merupakan PNS dan mantan PNS di Pemda Kabupaten Langkat.

KPK menduga uang Rp2,1 miliar itu merupakan bagian dari penerimaan suap yang diterima oleh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Kepolisian dan Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan yang berujung kematian di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Komnas HAM mengantongi banyak kesaksian yang memperkuat dugaan kekerasan di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Bupati Langkat nonaktif terjerat 3 kasus pidana, yakni korupsi, perbudakan modern, dan kepemilikan satwa dilindungi. Kenapa baru kasus rasuah yang diusut?